LINTAS ATJEH | ACEH SELATAN - Polemik penerapan sistem desil dalam layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus menjadi perhatian publik. Di tengah keresahan masyarakat terkait pembatasan layanan berdasarkan kategori desil, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS menegaskan bahwa rumah sakit dan puskesmas tetap wajib melayani masyarakat tanpa membedakan status desil maupun persoalan administrasi.
Menanggapi hal tersebut, Naufal Syahputra Adha menilai sikap yang diambil Pemerintah Aceh Selatan menjadi bentuk keberpihakan terhadap hak dasar masyarakat, terutama dalam situasi ketika banyak warga masih kebingungan terhadap mekanisme terbaru JKA.
“Masalah kesehatan tidak bisa menunggu urusan data selesai. Ketika masyarakat datang dalam kondisi sakit, yang harus didahulukan adalah keselamatan dan penanganannya, bukan langsung dipusingkan dengan status desil,” ujar Naufal.
Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang menurutnya masih menyisakan banyak ketidaksesuaian antara data dan realita ekonomi masyarakat. Banyak warga yang secara administrasi tercatat pada desil tinggi, namun kondisi ekonominya sebenarnya belum stabil untuk menanggung biaya kesehatan secara mandiri.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Menurut Naufal, kebijakan berbasis data memang penting agar bantuan tepat sasaran, tetapi penerapannya harus tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Ia berharap polemik JKA tidak sampai membuat masyarakat takut berobat hanya karena khawatir tidak lagi dijamin layanan kesehatan.
“Ada masyarakat yang hari ini terlihat mampu di data, tapi kenyataannya masih kesulitan ketika harus menanggung biaya rumah sakit sendiri. Hal-hal seperti ini harus dilihat dengan hati, bukan hanya angka,” katanya.
Naufal turut mengapresiasi pernyataan Bupati Aceh Selatan yang meminta seluruh fasilitas kesehatan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa mempersulit pasien karena persoalan administratif. Baginya, pelayanan kesehatan harus tetap menjadi ruang aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berada dalam kondisi darurat.
“Jangan sampai ada warga yang menahan sakit karena takut biaya atau takut ditolak saat berobat. Pemerintah hadir justru untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan dengan layak,” tutupnya.[*/Red]
