LINTAS ATJEH | JAKARTA - Polemik JKA yang berkembang menunjukkan betapa pentingnya ruang dialog yang jernih dan terbuka antara semua pihak. Perbedaan pandangan antara Sekda dan Ketua DPRA.
"Seharusnya tidak menjadi pemicu eskalasi, melainkan menjadi pintu masuk untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Aceh yang telah menjadi korban karena kebijakan pemberlakuan desil dalam penerapan JKA," kata Dosen FH Universitas Syiah Kuala, Dr. M. Adli Abdullah, S.H., M.C.L, kepada media, Sabtu (09/05/2026).
Masih kata dia, sebenarnya JKA bukan sekadar program, tetapi representasi komitmen pelayanan kesehatan bagi rakyat. Apalagi jika dikaitkan dengan dana Otsus, yang pada dasarnya hadir untuk memperkuat kesejahteraan dan keadilan sosial di Aceh.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
" Karena itu, pengelolaannya perlu dijaga dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan," ungkap Dr. M. Adli Abdullah.
Aksi penyampaian aspirasi, menurutnya, adalah bagian dari demokrasi, namun menjaga stabilitas dan kondusivitas juga sama pentingnya. Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan kepentingan publik, dan membuka ruang musyawarah yang konstruktif.
"Pada akhirnya, yang paling utama bukan siapa yang benar, tetapi bagaimana JKA tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan dan politik anggaran yang sedang dimainkan di Aceh," tegasnya.[Abe]
