LINTAS ATJEH | ACEH SINGKIL - Kabupaten Aceh Singkil kembali dipertontonkan ironi pendidikan. Di saat Program Sekolah Rakyat digadang-gadang sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, hingga hari ini pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Aceh Singkil belum juga terlaksana.
Akibatnya, puluhan calon siswa tahun ajaran 2026/2027 harus dititipkan ke Sekolah Rakyat di Kota Subulussalam karena keterbatasan fasilitas di Aceh Singkil.
Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS), Mulliadi Manik, menilai kondisi ini sebagai cermin lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan program strategis nasional di bidang pendidikan.
“Ini bukan sekadar persoalan gedung sekolah, tetapi menyangkut hak anak-anak Aceh Singkil untuk memperoleh pendidikan yang layak di daerahnya sendiri. Sangat ironis ketika anak-anak dari keluarga miskin harus meninggalkan daerahnya karena pemerintah belum mampu menghadirkan fasilitas pendidikan yang dijanjikan,” tegas Mulliadi Manik.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
HIMAPAS mempertanyakan apa yang sebenarnya menghambat pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Singkil: apakah persoalan legalitas lahan, administrasi, perencanaan, atau lemahnya percepatan oleh pemerintah daerah. Publik berhak memperoleh penjelasan yang terbuka karena setiap keterlambatan berdampak langsung pada masa depan anak-anak Aceh Singkil.
HIMAPAS juga mempertanyakan fungsi pengawasan DPRK Aceh Singkil. Hingga saat ini belum terlihat langkah pengawasan yang kuat terhadap keterlambatan pembangunan Sekolah Rakyat, padahal DPRK memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan resmi pemerintah daerah dan mengawal percepatan program tersebut.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya menjadi slogan politik tanpa realisasi nyata. Pemerintah daerah harus segera menjelaskan kepada masyarakat kapan pembangunan dimulai dan kapan anak-anak Aceh Singkil dapat menikmati fasilitas Sekolah Rakyat di daerahnya sendiri,” tutup Mulliadi Manik.[*/Red]
