Monitoring menyasar empat gampong secara random, yakni Gampong Paloh Kaye Kunyet, Lhok Mambang, Ujong Bayu dan Tanjong Bungong. Kegiatan tersebut turut didampingi pihak Kecamatan Gandapura melalui staf PMG, Julianis, S.AP.
Dua gampong lokasi kunjungan tim yang sempat diikuti pewarta, yakni Gampong Lhok Mambang dan Paloh Kaye Kunyet. Di Lhok Mambang, pembinaan berlangsung di kantor Keuchik sedangkan di gampong Paloh Kaye kunyet dilakukan di Meunasah Gampong setempat karena belum memiliki gedung kantor keuchik.
Kunjungan DPMG-PKB bukan sekadar melihat pelaksanaan kegiatan, tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan administrasi, tata kelola keuangan, pembagian tugas perangkat gampong serta penguatan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG).
Pantauan Media, "Siapa pun yang turun, yang pertama dilihat adalah pertanggung jawaban administrasi, bukan fisik atau kegiatan yang sudah berlangsung,” ujar Fauzi, SE, Kasi Bina Keuangan Gampong DPMG-PKB Bireuen.
Ia menjelaskan, monitoring tersebut merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus pembinaan untuk melihat sejauh mana administrasi pemerintahan gampong telah berjalan sesuai ketentuan.
Hal senada disampaikan Munawar, pelaksana pembinaan Kemukiman dan Gampong DPMG-PKB Bireuen. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan pemeriksaan mendetail, melainkan upaya memberikan pemahaman kepada keuchik dan perangkat agar mampu menjalankan tugas sesuai aturan.
“Ini bukan pemeriksaan, tetapi mengajari dan membina,” tegas Munawar.
Keuchik dan para pihak di Gampong diminta dapat memahami Tupoksi dan Tertib Administrasi
Dalam pembinaan tersebut, tim DPMG-PKB memberikan penekanan khusus terhadap penggunaan Siskeudes sebagai instrumen pengelolaan keuangan gampong.
Munawar mengingatkan setiap penarikan dana harus didukung dokumen yang lengkap, termasuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU).
“SPP setiap penarikan wajib ada. Keuchik harus memberikan perhatian kepada bendahara. BKU juga wajib ada sehingga keuchik dapat mengetahui seluruh aliran dana dan berapa anggaran yang masih tersedia di rekening gampong,” jelasnya.
Tim juga mengingatkan operator agar tidak mengabaikan pencatatan BKU saat melakukan input dalam aplikasi Siskeudes.
“Jangan sampai BKU terlewati saat diinput dalam Siskeudes,” pesan Munawar.
Selain itu, Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus disiapkan sesuai kewenangan masing-masing kaur dan kasi. Kelengkapan RAB dinilai sangat membantu operator dalam menyelesaikan proses administrasi pada aplikasi Siskeudes.
Tim DPMG-PKB juga mengingatkan pentingnya Buku Pembantu Kegiatan, dokumen perencanaan, RAB serta seluruh dokumen pendukung kegiatan. Setiap kasi, kaur dan operator memiliki tupoksi berbeda sehingga masing-masing harus bertanggung jawab terhadap dokumen administrasi sesuai bidangnya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Keuchik Lhok Mambang, M. Kansil, menyampaikan bahwa selama menjalankan tugasnya terdapat kebutuhan masyarakat yang terkadang harus ditangani di luar prosedur rutin.
Namun, ia mengakui seluruh hal tersebut tetap perlu dicatat dan ditertibkan secara administrasi, terutama oleh Sekretaris Gampong maupun perangkat terkait.
“Selama menjadi keuchik, ada hal-hal yang dilakukan di luar prosedur karena menjadi kebutuhan masyarakat. Tetapi saya meminta kepada para pihak agar semuanya tetap dicatat, terutama Sekdes. Jangan sampai ada penarikan oleh pihak kasi atau lainnya tanpa SPP,” kata M. Kamsil.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian tim DPMG-PKB yang kembali menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat harus tetap diakomodasi, tetapi tidak boleh mengabaikan aturan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
DPMG-PKB juga mengingatkan batas uang tunai yang dapat dikelola bendahara. Uang tunai yang berada pada bendahara dibatasi Rp10 juta, sementara pembayaran lainnya diarahkan langsung kepada pihak yang berhak sesuai mekanisme dan dokumen pertanggungjawaban.
Fauzi menjelaskan, monitoring dan pembinaan dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bireuen. Untuk setiap kecamatan dipilih secara acak empat gampong sebagai sampel pembinaan oleh tim kabupaten.
“Dalam satu tahun dilakukan satu kali. Untuk gampong lainnya menjadi tugas PMG kecamatan masing-masing,” jelas Fauzi.
Ia menambahkan, tim juga masih menuntaskan pembinaan di beberapa kecamatan lainnya, termasuk Kutablang, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan dan Makmur.
Camat Gandapura Birul Walidin, S.STP., M.Ec.Dev., melalui keterangan terpisah kepada pewarta menyampaikan apresiasi kepada DPMG-PKB Bireuen yang turun langsung memberikan pembinaan.
Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting karena sejumlah gampong yang menjadi sasaran monitoring memiliki keuchik baru. Bahkan, beberapa perangkat atau kasi juga merupakan personel baru sehingga membutuhkan pemahaman yang sama mengenai tata kelola pemerintahan dan keuangan gampong.
“Terima kasih kepada DPMG-PKB Kabupaten Bireuen yang telah melakukan pembinaan. Apalagi gampong yang dipilih rata-rata keuchiknya baru, dan tentu ada kasi maupun perangkat yang juga baru. Ini sangat membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Camat.
Ia memastikan, gampong yang belum mendapat monitoring dari tim kabupaten akan dilanjutkan pembinaannya oleh Kasi PMG Kecamatan Gandapura.
Di Gampong Lhok Mambang, pembinaan diikuti Keuchik M. Kamsil, Ketua Tuha Peut Safaruddin, S.Pd., M.Pd., Imum Gampong Tgk. Husaini, Operator Gampong Cut Suhaibah, S.Si., Pendamping Lokal Desa Muhammad Idris, para kasi, keurani serta perangkat gampong lainnya.
Cut Suhaibah yang akrab disapa Cut Ih menyebut pembinaan tersebut seperti “kuliah umum” bagi aparatur gampong karena banyak hal teknis yang dibahas secara langsung, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pengelolaan keuangan melalui Siskeudes.
Sementara di Gampong Paloh Kaye Kunyet, tim diterima Keuchik Jailani, Bendahara Fauzi, Ketua Tuha Peut M. Daud, Imum Gampong Tgk. Fakhrurrazi, Kasi Pemerintahan Wilda Mahera, Ketua BUMDes Hidup Tani Muhammad, Sekdes Tgk. Gazali, Pendamping Lokal Desa serta para kasi, perangkat dan tokoh masyarakat.
Dari DPMG-PKB Kabupaten Bireuen, hadir Fauzi, SE, Kasi Bina Keuangan Gampong; Munawar, Pelaksana Pembinaan Kemukiman dan Gampong; serta M. Azhar, Analis Kebijakan Muda.
Pembinaan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan gampong pascabanjir, sekaligus memastikan pengelolaan DD dan ADG berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dengan administrasi yang lengkap, pembagian tupoksi yang jelas dan penggunaan Siskeudes yang tertib, setiap rupiah anggaran gampong diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan gampong semakin kuat.[*/Red]
