-->

Jangan Sampai Penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil Disorot!

01 November, 2026, 07.10 WIB Last Updated 2026-11-01T00:10:57Z
PENANGANAN dugaan kasus ikhtilath yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Aceh Singkil menjadi perhatian serius. Terlebih, munculnya keterangan bahwa yang bersangkutan hanya diwajibkan melakukan lapor diri ke Polres Aceh Singkil memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi penegakan hukum di daerah tersebut.

Penulis menilai bahwa aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum dan pertimbangan penerapan kewajiban lapor tersebut.

Wajib lapor merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam proses hukum dan tidak boleh langsung dimaknai sebagai penyelesaian perkara. Publik berhak mengetahui bagaimana proses hukum berjalan, termasuk apakah unsur-unsur dugaan jarimah ikhtilath telah diperiksa berdasarkan ketentuan Qanun Jinayat.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah hukum diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau justru dipengaruhi oleh status dan jabatan seseorang? Jangan sampai masyarakat biasa merasakan ketegasan hukum, sementara ketika perkara menyangkut oknum yang memiliki jabatan, muncul perlakuan yang menimbulkan tanda tanya.

Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur ancaman uqubat bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath. Ketentuan tersebut tidak memberikan pengecualian semata-mata karena seseorang berstatus ASN.

Penulis meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada kewajiban lapor tanpa kejelasan perkembangan penyidikan. Apabila memang terdapat alasan hukum untuk menerapkan wajib lapor dan tidak melakukan penahanan, aparat perlu menjelaskan pertimbangannya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

ASN bukan kelompok yang berada di luar jangkauan hukum. Jabatan adalah amanah, bukan perlindungan dari proses penegakan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Lebih jauh, persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu memastikan bahwa Qanun Jinayat tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan secara konsisten.

Masyarakat tidak sedang meminta seseorang dihukum sebelum adanya putusan pengadilan. Yang dituntut adalah transparansi, kepastian hukum, dan kesetaraan perlakuan dalam proses penegakan hukum.

Kalau masyarakat kecil berhadapan dengan hukum, prosesnya harus berjalan. Kalau yang berhadapan dengan hukum adalah ASN, prosesnya juga harus berjalan. Jangan ada standar hukum yang berbeda hanya karena perbedaan jabatan dan kedudukan.

Penegakan syariat Islam di Aceh tidak cukup diukur dari banyaknya aturan yang diterbitkan atau tindakan penertiban yang dilakukan. Ukuran sesungguhnya adalah konsistensi, keberanian, profesionalitas, dan keadilan dalam menerapkan hukum tanpa diskriminasi.

HUKUM JANGAN HANYA KERAS DALAM ATURAN, TETAPI LEMAH DALAM PELAKSANAAN.

Penulis: Rahman, S.H., M.H (Pemerhati Kebijakan, Sulampi Justice)
Komentar

Tampilkan

Terkini