Kepemimpinan Badko HMI Aceh saat ini dinilai telah melanggar prinsip dasar dan Khittah Perjuangan HMI terkait kemandirian organisasi akibat keterikatannya dalam kepengurusan Tunas Indonesia Raya (TIDAR) serta jabatan strategis sebagai Sekretaris Perusahaan (Sekper) di PT Pembangunan Aceh (PEMA). Peran ganda ini memicu kegelisahan mendalam di kalangan kader.
"HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia secara tegas mengatur ketidakberpihakan lembaganya, baik secara etis maupun normatif sebagaimana tertuang dalam Konstitusi HMI," hal tersebut disampaikan Iswandi, selaku Kader HMI Banda Aceh kepada media, Senin (09/11/2026).
Keterlibatan dalam sayap partai politik serta menduduki posisi struktural di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai rawan menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest) dan menciderai muruah HMI sebagai lembaga kontrol sosial yang bebas dari intervensi.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"HMI dibesarkan atas dasar nilai-nilai netralitas. Ketika pimpinan tertinggi HMI di tingkat wilayah memegang posisi strategis di BUMD sekaligus terlibat dalam jejaring organisasi politik, maka kebebasan sikap HMI di Aceh secara otomatis dipertanyakan publik. HMI tidak boleh dijadikan alat tawar politik maupun tangga kepentingan personal," tegas Iswandi, Kader HMI Banda Aceh
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan dan integritas organisasi, kader HMI mendesak yang bersangkutan untuk segera mengambil sikap tegas dan profesional demi menyelesaikan polemik ini.
"Demi menjaga marwah organisasi dan marwah ketidakberpihakan HMI, kami meminta Ketua Badko HMI Aceh untuk menentukan pilihan: mundur dari posisi Sekretaris Perusahaan PT PEMA dan keterlibatan politiknya, atau mundur dari jabatannya sebagai Ketua Badko HMI Aceh. Pilihan ini harus diambil secara terbuka agar HMI Aceh kembali pada khittah perjuangannya," tambahnya.
Iswandi berharap langkah tegas ini dapat mengembalikan fokus Badko HMI Aceh dalam mengawal isu-isu keumatan dan kebangsaan di Aceh secara objektif, kritis, dan bebas dari benturan kepentingan pihak manapun.[*/Red]
