Kebijakan sepihak dan instruksi intimidatif ini telah membelenggu kebebasan akademik serta hak berorganisasi mahasiswa baru yang dijamin oleh konstitusi dan Statuta Perguruan Tinggi. Mahasiswa baru yang seharusnya disambut dengan iklim akademis yang inklusif, demokratis, dan terbuka, justru dihadapkan pada praktik doktrinasi pasif dan pembatasan ruang gerak.
"Setiap mahasiswa memiliki hak penuh untuk memilih wadah berproses yang sesuai dengan nilai, minat, dan ideologi mereka, baik di dalam maupun di luar struktur intra-kampus. Pembatasan dan larangan yang dilakukan oleh Ketua DEMA-FAH bukan hanya bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power), tetapi juga bentuk pengerdilan potensi serta pembungkaman hak asasi mahasiswa," tegas Adioss, perwakilan dari Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora dalam siaran pers ini, Senin (09/11/2026).
Tindakan penjegalan ini melanggar beberapa poin mendasar:
Hak Asasi Berorganisasi: Mengangkangi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi mahasiswa.
Prinsip Demokrasi Kampus: Lembaga kemahasiswaan intra-kampus seharusnya berfungsi sebagai pengayom dan fasilitator, bukan pembatas atau 'polisi' yang mendikte pilihan pribadi mahasiswa.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Pengembangan Potensi Mahasiswa: Membatasi akses mahasiswa baru terhadap organisasi ekstra kampus mengisolasi mereka dari jejaring sosial, kepemimpinan nasional, dan dinamika kebangsaan yang lebih luas.
Atas tindakan diskriminatif dan antidemokrasi tersebut, kami menyatakan sikap dan menuntut:
Mengecam keras segala bentuk larangan, penjegalan, dan intimidasi yang dilakukan oleh Ketua DEMA-FAH terhadap mahasiswa baru dalam memilih wadah berproses.
Menuntut Ketua DEMA-FAH untuk segera mencabut pernyataan/kebijakan pembatasan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora.
Mendesak Pihak Dekan dan Rektorat untuk turun tangan menindak tegas oknum pengurus lembaga yang melakukan tindakan melampaui kewenangan (overbold) serta menjamin perlindungan hak-hak mahasiswa baru.
Mengajak Seluruh Mahasiswa Baru untuk tidak takut, tetap kritis, dan berani menentukan arah tumbuh kembang diri baik di organisasi intra maupun ekstra kampus.
Kebebasan berorganisasi adalah ruh dari gerakan mahasiswa. Kampus dan lembaga kemahasiswaan tidak boleh dijadikan alat untuk mengotakkan apalagi memasung hak berproses generasi muda.[*/Red]
