LINTAS ATJEH | ACEH SELATAN – Melalui Kabid Polhukam,Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Meminta Pemkab Kabupaten Aceh Selatan mengevaluasi menyeluruh terkait pertambangan di kecamatan sama dua,dan mengedepankan aspirasi masyarakat terkait PT MMS dan PT BSM di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan,dan apabila dalam pelaksanaannya terbukti tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, mengabaikan aspek lingkungan, serta tidak memberikan manfaat nyata bagi warga di sekitar wilayah pertambangan kami dari polhukam hamas dengan tegas menyatakan penolakan terhadap tambang tersebut.
M. Suhelmi menilai bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan investasi dan keuntungan perusahaan. Keberadaan perusahaan tambang harus tunduk pada ketentuan hukum, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.
"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Bupati Aceh Selatan beserta dinas dan instansi terkait, agar tidak bersikap pasif terhadap persoalan ini. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terh
adap operasional PT MMS dan PT BSM, termasuk memeriksa legalitas perizinan, kesesuaian wilayah pertambangan, dokumen lingkungan, kewajiban reklamasi, serta tanggung jawab sosial perusahaan," kata M. Suhelmi kepada media ini, Selasa (10/11/2026).
"Jangan sampai kepentingan investasi mengalahkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai kekayaan alam daerah justru menjadi sumber persoalan bagi rakyat yang tinggal di sekitarnya,* imbuhnya.
Penolakan tambang emas di Kecamatan Samadua,kabupaten aceh selatan juga memanas terkait sejumlah baliho penolakan terhadap aktivitas pertambangan di laporkan di rusak orang tak dikenal (OTK)
"Kami sangat menyayangkan peristiwa perusakan baliho tolak tambang tersebut,kami mengingatkat bahwa tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat hingga memicu konflik terbuka di tengah penolakkan tambang yang belum menemukan penyelesaian," tukasnya.
Dengan ini kami dari polhukam menawarkan lima solusi konkret, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan serta kehidupan masyarakat Kecamatan Samadua:
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
1. Audit dan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan yang terkait.
Pemerintah bersama instansi berwenang harus melakukan pemeriksaan terhadap PT MMS dan PT BSM, meliputi perizinan, dokumen lingkungan, aktivitas operasional, serta kewajiban perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum.
2. Hentikan sementara kegiatan apabila ditemukan pelanggaran serius
Apabila hasil pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran serius terhadap perizinan, lingkungan, atau keselamatan masyarakat, pemerintah harus berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk melakukan penghentian sementara kegiatan hingga persoalan diselesaikan sesuai hukum.
3. Bentuk tim pengawasan independen dan partisipatif
Pemerintah perlu membentuk tim pengawasan yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, tokoh gampong, serta organisasi mahasiswa. Tim ini bertugas memantau aktivitas pertambangan dan menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka kepada publik.
4. Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Pemerintah harus mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat Kecamatan Samadua untuk mendengar langsung aspirasi, keberatan, dan tuntutan warga. Setiap kebijakan terkait keberlanjutan aktivitas pertambangan harus mempertimbangkan hasil kajian dan aspirasi masyarakat terdampak.
5. Pulihkan lingkungan dan pastikan manfaat bagi masyarakat
Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan apabila ditemukan kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan kewajiban sosial perusahaan dilaksanakan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
M. Suhelmi menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dijelaskannya, pembangunan daerah memang membutuhkan investasi, tetapi investasi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus berdiri di tengah persoalan ini dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap masyarakat.
"Kami juga mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat bukanlah hambatan pembangunan, melainkan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan," ungkapnya.
M. Suhelmi meminta Bupati Aceh Selatan untuk segera turun tangan, melakukan evaluasi terhadap PT MMS dan PT BSM, serta membuka ruang dialog bersama masyarakat Kecamatan Samadua. Jangan menunggu persoalan semakin besar baru pemerintah mengambil tindakan.
"Kami akan terus mendorong pengawasan publik dan mengawal persoalan ini agar hak masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas. Selamatkan Lingkungan, Dengarkan Aspirasi Masyarakat!" tandasnya.[*/Red]
