Aceh Selatan Butuh Pemimpin 'Pungo'

ACEH SELATAN - Tahun 2018 mendatang akan menjadi tahun yang penting bagi Kabupaten Aceh Selatan karena akan menghadapi Pilkada Serentak 2018 yang juga diselenggarakan beberapa daerah lainnya. Tentunya kegiatan ini akan diramaikan dengan janji-janji politik, baliho-baliho politik serta bendera-bendera partai politik pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana edaran dari Kemendagri bahwa Aceh Selatan tidak termasuk kedalam kontestan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2017 lalu. Namun akan diselenggarakan pada tahun 2018 mendatang.

Terkait hal itu, Asosiasi Masyarakat Pemuda Peduli Pembangunan Aceh Selatan (AMPPPAS) melihat sudah ada beberapa nama yang diisukan akan mencalonkan diri di pilkada mendatang. Bahkan juga sudah secara terang-terangan mempromosikan diri.

"Siapa saja boleh mencalonkan diri untuk jadi orang nomor 1 Aceh Selatan, karena semakin banyak calon berarti masih banyak yang peduli akan kemajuan daerah pala ini," demikian kata Ketua AMPPPAS, Fauzan, S.Sos, kepada LintasAtjeh.com melalui pesan whatsapp mesenger, Rabu (12/07/2017).

Namun, kata dia, ada satu hal yang kita tekankan untuk menjadi kepala daerah Aceh Selatan. Kita butuh pemimpin "pungo".

"Pungo dalam makna ke-Acehan. Yaitu berani melakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan orang lain, adanya terobosan ataupun gagasan baru untuk Aceh Selatan ini," jelas Fauzan.

Apalagi bicara pembangunan, sambung dia, kita malu dengan kabupaten/kota yang lahir dari rahim Aceh Selatan ini. Seharusnya Aceh Selatan-lah yang menjadi barometer untuk pembangunan daerah bukan sebaliknya. 

"Sebenarnya kita tidak lagi bicara membangun dari awal, karena seharusnya sudah ke tahap mengembangkan atau mempertajam pembangunan baik SDA maupun SDM," tandas Fauzan.

Sementara itu, Muhammad Lutfhi selaku Jubir AMPPPAS memberikan masukan kepada seluruh para calon bupati dan wakil bupati untuk selalu memiliki motivasi yang baik untuk pembangunan Aceh Selatan pada masa yang akan datang. 

"Jangan menjadikan jabatan bupati untuk kepentingan  sendiri dan kelompok sehingga rakyat menjadi korban kemudian terhambatnya kesejahteraan," demikian tegas Luthfi.[FA]

Baca Juga