Perintis Soroti Buruknya Kualitas Pembangunan Proyek di Kota Langsa

LANGSA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis mengkritik banyaknya proyek pembangunan di Kota Langsa selama ini kualitasnya sangat rendah dan banyak tidak tepat sasaran. Pasalnya bangunan yang menghabiskan dana milyaran rupiah itu banyak terbengkalai, bahkan tidak jarang ditemukan proyek yang baru saja selesai dikerjakan beberapa bulan kemudian sudah rusak.

Hal ini disampaikan Ketua DPC LSM Perintis, Zulfadli, saat ditemui LintasAtjeh.com, Minggu (16/07/2017), di Langsa.

Zulfadli mengatakan bahwa terkait banyaknya ditemukan pengerjaan proyek di Kota Langsa yang amburadul dan asal jadi, baik ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum maupun dinas-dinas lainnya, diharapkan pihak-pihak terkait dalam pengawasan pembangunan jangan diam dan menutup mata.

"Mirisnya lagi kondisi ini sudah berlangsung sangat lama dan bertahun-tahun. Di samping itu, kita juga menuding pemerintah asal saja memenangkan lelang proyek, karena semua proyek-proyek itu hasil penunjukan dan arahan dari orang nomor satu di Kota Langsa ini," ujarnya.

"Sehingga rekanan yang memenangkan tender proyek tidak memiliki kapabilitas dan profesional dalam bidang pekerjaannya. Alhasil, semua pembangunan proyek berkualitas buruk," imbuh zulfadli.

Jadi, sambung Zulfadli, apa yang ditemukan DPRK Langsa masih segelintir permasalahan yang ada di lapangan dan masih banyak lagi proyek-proyek yang sebelumnya sudah dikerjakan namun tidak bertahan lama.

Bahkan kini kondisinya sudah rusak kembali dan tidak terawat, seperti jongging track, Ruang Terbuka Hijau PJKA, Pelabuhan Kuala Langsa dan proyek Reduce Reuce Recycle (R3) serta pembangunan Waduk di Matang Setui. Proyek-proyek tersebut menelan biaya miliaran rupiah, namun apa yang terjadi kondisinya terbengkalai.

"Harusnya proyek tersebut bisa bermanfaat dan tidak menjadi bangunan kumuh dan sarang hantu," tegasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan anggota DPRK Kota Langsa dalam berapa kali sidak di sejumlah tempat pengerjaan proyek merupakan langkah paling tepat, sehingga temuan dilapangan tentang pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB dapat segera diperbaiki.

"Untuk itu, kita sangat mendukung kinerja yang dilakukan DPRK Langsa, karena itulah sebanarnya tugas dan fungsi DPRK menjadi pengawas," terangnya.

Sementara itu, terkait buruknya kualitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRK Langsa yang membidangi pembangunan, Samsul Bahri, SH yang biasa disapa Robert saat dikonfirmasi LintasAtjeh.com mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini telah memanggil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kita sudah panggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kabid, PPTK dan Pengawas lapangan juga kita hadirkan dalam pertemuan di Komisi IV DPRK Langsa," ujar Robert.

"Kita juga minta pihak rekanan agar melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan RAB yang sudah ada," tambah Robert.

"Bila ada pejabat tidak beres dalam bekerja kita minta Wali Kota Langsa mengevaluasi dan bila tak becus copot saja pejabat tersebut," tegas Robert.[Sm]

Baca Juga