Lintasatjeh.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pamudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina.
Dahlan langsung mengultimatum PLN dan Pertamina agar segera mengerjakan proyek tersebut. Jika tidak menyelesaikan masalah ini maka Dahlan akan menghukum bos kedua perusahaan pelat merah tersebut.
"Kalau tidak bisa sepakat potensi geotermal tidak akan terbangun, dua-duanya rugi. Saya ingin tahun ini mulai dibangun dan dalam seminggu ini sudah ditandatangani PPA (Power Purchase Agreement) dalam seminggu ini. Kalau tidak, akan saya berikan sanksi," ujar Dahlan usai rapat pimpinan di Kantor Re-Indo, Jakarta, Kamis (17/4).
Namun demikian, Dahlan tidak menjelaskan sanksi apa yang akan didapat dua bos BUMN tersebut. Ketika ditanya apakah akan dipecat Dahlan hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan awak media.
Dalam kasus ini, Pertamina mempunyai 9 geotermal yang hanya bisa dijual ke PLN. Namun hingga saat ini belum ditemui kesepakatan harga. Dahlan meminta kedua perusahaan pelat merah tersebut mencari cara sendiri dalam mengembangkan proyek ini. Dahlan juga meminta langsung kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN, Dwijanti Tjahjaningsih untuk mengawal proyek ini sampai selesai.
"Kita enggak peduli, yang penting panas bumi tetap jadwal, Deputi mengurus bagaimana kapan tanda tangan PPA 9 geothermal itu. Dalam waktu satu minggu ke depan saya sudah mau. Misalnya lokasi a tanggal sekian, lokasi b tanggal sekian," bebernya.
Menurut Dahlan, jika geotermal tidak segera dibangun maka Indonesia akan terus terbelakang dibanding negara lainnya. Padahal Indonesia mempunyai cadangan gas panas bumi terbesar di dunia. "Terserah caranya bagaimana, kalau tidak bisa diatur, silakan atur sendiri, yang saya inginkan hanya geotermal segera dibangun," ucapnya.
Dahlan mengakui masalah ini mencuat ke permukaan karena ego sektoral dari kedua perusahaan tersebut. Ego sektoral ini yang kemudian menyandera kemajuan Indonesia. "Kendalanya adalah penyakit yang ego sektoral, direksi PLN itu betul, direksi Pertamina betul, saya tidak menyalahkan. Tapi karena ego sektoral negara jadi tersandera," tutupnya.[Merdeka.com]
Dahlan langsung mengultimatum PLN dan Pertamina agar segera mengerjakan proyek tersebut. Jika tidak menyelesaikan masalah ini maka Dahlan akan menghukum bos kedua perusahaan pelat merah tersebut.
"Kalau tidak bisa sepakat potensi geotermal tidak akan terbangun, dua-duanya rugi. Saya ingin tahun ini mulai dibangun dan dalam seminggu ini sudah ditandatangani PPA (Power Purchase Agreement) dalam seminggu ini. Kalau tidak, akan saya berikan sanksi," ujar Dahlan usai rapat pimpinan di Kantor Re-Indo, Jakarta, Kamis (17/4).
Namun demikian, Dahlan tidak menjelaskan sanksi apa yang akan didapat dua bos BUMN tersebut. Ketika ditanya apakah akan dipecat Dahlan hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan awak media.
Dalam kasus ini, Pertamina mempunyai 9 geotermal yang hanya bisa dijual ke PLN. Namun hingga saat ini belum ditemui kesepakatan harga. Dahlan meminta kedua perusahaan pelat merah tersebut mencari cara sendiri dalam mengembangkan proyek ini. Dahlan juga meminta langsung kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN, Dwijanti Tjahjaningsih untuk mengawal proyek ini sampai selesai.
"Kita enggak peduli, yang penting panas bumi tetap jadwal, Deputi mengurus bagaimana kapan tanda tangan PPA 9 geothermal itu. Dalam waktu satu minggu ke depan saya sudah mau. Misalnya lokasi a tanggal sekian, lokasi b tanggal sekian," bebernya.
Menurut Dahlan, jika geotermal tidak segera dibangun maka Indonesia akan terus terbelakang dibanding negara lainnya. Padahal Indonesia mempunyai cadangan gas panas bumi terbesar di dunia. "Terserah caranya bagaimana, kalau tidak bisa diatur, silakan atur sendiri, yang saya inginkan hanya geotermal segera dibangun," ucapnya.
Dahlan mengakui masalah ini mencuat ke permukaan karena ego sektoral dari kedua perusahaan tersebut. Ego sektoral ini yang kemudian menyandera kemajuan Indonesia. "Kendalanya adalah penyakit yang ego sektoral, direksi PLN itu betul, direksi Pertamina betul, saya tidak menyalahkan. Tapi karena ego sektoral negara jadi tersandera," tutupnya.[Merdeka.com]