Karena perdamaian Helsinky bukan hanya milik kelompok saja, bukan milik satu partai saja, tetapi harus bisa dinikmati seluruh rakyat di Aceh demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan Aceh kedepan.
Demikian disampaikan Perwakilan Majelis Orang Aceh (MOA) Tgk. Sufaini Syekhy melalui pesan elektroniknya kepada wartawan, Minggu (13/04/2014).
Menurutnya, perdamaian Aceh harus dijaga termasuk menciptakan demokrasi yang baik. Namun kita melihat itu belum ada di Aceh, seperti pesta demokrasi yang baru dilaksanakan tanggal 9 April lalu tidak sesuai harapan masyarakat Aceh dikarenakan masih banyaknya praktek-praktek intimidasi bahkan teror yang berujung hilangnya nyawa masyarakat Aceh. Selain itu masih terjadi kecurangan dimana terdapat kertas suara yang sudah dicoblos sebelum hari pencoblosan.
"Ya, masih banyak intimidasi sehingga masyarakat takut memilih. Sungguh disayangkan ini terjadi baik sebelum dan selama masa pencoblosan berlangsung. Dengan kata lain Pemilu Legislatif 2014 di Aceh tidak demokratis," ungkap Syekhy.
"Kami atas nama anak mantan Peujuang Aceh dibawah Lembaga MOA, menolak tegas hasil pemilu di Aceh," tegasnya lagi.
Masih menurutnya, kami juga mendesak KPU untuk mengulang kembali pemilu di Aceh karena pemilu yang baru berlalu tidak demokratis.
"Parpol yang ada di Aceh harus menolak hasil Pemilu Legislatif 2014, karena memang tidak demokratis," demikian pungkas Tgk. Syekhy yang juga sebagai Ketua Achenese Australia Association sekaligus Jubir Dr. Husaini Hasan.
Laporan Ary | Langsa
.jpg "Asal Usul Pemerintah Kuala Simpang")