Demikian penegasan itu disampaikan oleh sejumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu, (26/04/2014). Muklis Naladuana (43), salah satu warga Desa Peulandok, Kecamatan Trienggadeng, yakin masyarakat lebih memilih mendapat pekerjaan ketimbang menerima bantuan yang hanya tiga bulan sekali itu (Raskin).
" Saya pikir masyarakat akan lebih memilih diberikan pekerjaan oleh pemerintah ketimbang diberikan kompensasi yang sifatnya hanya sementara. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena sifat bantuan itu hanya sementara," jelas Muklis Naladuana.
Seharusnya, kata Muklis Naladuana, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pengembangan dilahan pertanian dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang saat ini terus meningkat angka pengangguran di daerah Kabupaten Pidie Jaya.
Oleh sebab itu, Muklis Naladuana, menjamin pemberian raskin merupakan kebijakan sarat muatan politik, terlebih jelang tahun politik yakni pemilu 2014. Muklis juga menuding penyaluran raskin hanya untuk kepentingan pemerintah dan tidak ada kepentingan yang melindungi publik pasca terbengkalainya pertanian tambak.
" Kalau pemerintah bisa membuka lapangan kerja, tentu orang miskin akan lebih efisien dan tidak akan tergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Tidak hanya respon raskin sesaat akibat perubahan kebijakan pemerintah," sambungnya Muklis Naladuana.
Tambah Muklis, Pemerintah dan pihak terkait harus turun kelapangan duduk dengan masyarakat untuk mencari solusi sederhana tentang pemaksimalah fungsi tambak sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat pesisir dan memperbaiki pola berpikir masyarakat untuk maju dan menghindari ketergantungan. [la/je]
