"PORA itu bukan milik Aceh Timur. Dan pelaksanaan PORA harus sejalur dengan syari'at Islam," kata Razali kepada Lintasatjeh.com Sabtu (14/06/2014). Razali mengisyaratkan jika PORA diberlangsungkan dengan membelakangi syari'at Islam lebih baik PORA tersebut ditutup saja.
Kenapa Razali mengatakan demikian? Razali menguraikan, tim Acheh Future pernah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan PORA itu. Disana, ia melihat langsung situasi PORA yang jauh dari syari'at Islam.
"Saya melihat langsung dilokasi PORA, bahwa pelatihan atlet tidak dibataskan antara laki-laki dan perepuan. Ini perlu diluruskan supaya daerah serambi mekah harus benar-benar menerapkan syaria't Islam,"ujarnya lagi.
Kedua, lanjut Razali, PORA itu bukan milik Kabupaten Aceh Timur. "Itu milik Provinsi Aceh. Artinya, tidak layak jika PORA itu punya Aceh Timur. PORA itu harus melibatkan semua pihak untuk sama-sama menjaga syari'at silam," sebutnya lagi.
Padahal, katanya lagi, belum lama ini Majelis Permusyrawatan Ulama (MPU) pernah mengadakan muzakarah dengan Pemkab Aceh Timur, namun cukup disayangkan banyak ulama kharismatik Aceh yang tidak hadir. "Itu yang membuat kita timbul tanda tanya," imbuh Razali.
Menurut Razali, PORA harus bersikap independen atau netral. Istilahnya, kata dia, PORA tidak boleh memillih kasih. Tidak boleh jika menyatakan harus wartawan Aceh Timur yang bisa meliput berita PORA. [la/02]
Mau Pasang Iklan? Gampang,, Hub aja 0813-9650-6167
