Lintas Atjeh - Setelah beberapa waktu lalu gabungan masyarakat Aceh mendeklarasikan diri dalam Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA), yang tujuannya untuk menuntut pengunduran diri dr. Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh karena dinilai telah gagal dalam pemerintahannya. Hari ini Senin (1/9), ratusan massa BPPA menggeruduk DPRA dalam rangka mendesak DPRA untuk memakzulkan Zaini Abdullah dari Gubernur Aceh, di Kantor DPRA Jl. Tgk. H. Daud Beureuh Kuta Alam, Banda Aceh.
Pantauan wartawan, aksi damai dengan Koordinator Muzakir Reza Fahlevi dan Agustav Muhktar mendatangi Kantor DPRA sekitar pukul 10.00 WIB, massa membawa berbagai spanduk dan poster-poster tentang kegagalan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan dr. Zaini Abdullah.
Dalam orasinya, Muzakkir mengkritik 2 tahun lebih berjalannya Pemerintah Aceh di masa kepemimpinan dr. Zaini Abdullah. Dan itu adalah,"Apa kerja Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah?".
Mengingat sekian banyak program yang dijalankan Pemerintah Aceh dimasa kepemimpinan dr. Zaini permasalahan yang ada di masyarakat Aceh justru semakin kompleks dan tidak terjawab. Terlebih janji kampanye yang disampaikan ZIKIR pada Pilkada 2012, kenyataannya belum direalisasikan sedikitpun.
"Faktanya kinerja Pemerintah Zaini Abdullah justru lebih banyak mengurus hal-hal yang tidak jelas output apapun baik secara politik yaitu realisasi perjuangan UUPA ataupun secara ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan. Dalam hal pelayanan meningkatkan pendidikan juga gagal," sebutnya.
Katanya, Pemerintah Aceh dikomandoi oleh Zaini Abdullah tidak memiliki kebijakan penganggaran dan kontrol tepat dalam pelaksanaan program. Pemerintahannya tidak memiliki kreatifitas dalam meningkatkan pendapatan daerah. Anggaran yang selama ini tersedia tidak mampu memacu tumbuhnya perekonomian sektor riil.
Fenomena sosial kekinian lainnya adalah munculnya politik keluarga dalam pelaksanaan pemerintah dan implementasi pembangunan. Bentuk lain dari Politik Keluarga tersebut adalah intervensi terhadap posisi-posisi dalam birokrasi. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan karena adanya keinginan keluarga dari Zaini Abdullah untuk menguasai pemerintahan. Dua tahun kepemimpinan ZIKIR, belum berpengaruh tehadap pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan pelayanan publik.
"Kebijakan politik pemerintah belum menyentuh substansi permasalahan, bahkan realitasnya dominasi kelompok mewarnai implementasi program-program pembangunan Aceh. Akhirnya, pembangunan berjalan reaksioner tanpa memegang visi dan orientasi yang sudah pernah dibuat sebelum pasangan terpilih pada Pilkada 2012," ujarnya penuh kecewa.
"Atas dasar permasalahan tersebut, kami atas nama Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) mulai sekarang mendeklarasikan aksi perdana gerakan rakyat untuk mendesak ZIKIR mundur dari kepemimpinannya," tuntut Muzakkir.
Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, massa diterima oleh perwakilan Anggota DPRA antara lain Tgk. Harun Fraksi PA, Tgk. Ermiadi Fraksi PA dan Tgk. Mahyaruddin Yusuf Fraksi PKS. DPRA melalui Tgk. Harun mengucapkan terimakasih kepada masyarakat melalui forum untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRA.
"Kami sangat memahami yang dirasakan oleh rakyat. Apa yang diusulkan perwakilan rakyat, kami terima. Kemudian kami akan duduk dengan banmus agar usulan-usulan dari perwakilan rakyat Aceh bisa diakomodir bisa direalisasikan," ujarnya.
Sebelumnya massa yang diwakili Hendra Budian membacakan deklarasi tuntutan BPPA terhadap Pemerintah Aceh. Adapun Pernyataan Sikap Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA):
1. Mendesak DPRA untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi di Aceh.
2. Mendesak DPRA untuk mengevaluasi Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan ZIKIR.
3. Mendesak DPRA untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Pemakzulan ZIKIR.
4. Mendesak ZIKIR untuk segera muncul.
"Kami akan mengawal proses ini di DPRA, apabila tidak dilaksanakan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dengan massa dari seluruh kabupaten/kota," pungkas Hendra Budian.[la/ar]
