Kursi Ketua DPRK Aceh Besar Diborong Partai Aceh, Golkar dan Nasdem Jadi Wakil

JANTHO - Hampir semua parlemen di kabupaten/kota Provinsi Aceh dipimpin oleh Partai Aceh (PA). Setelah beberapa pimpinan DPRK dilantik, kini giliran Aceh Besar. Kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar itu juga dipimpin oleh dewan terpilih dari partai penguasa itu yakni Sulaiman SE.

Namun, wakil ketua DPRK di kabupaten itu dijabat oleh politisi Partai Golkar yakni Ansari S.Pt, dan wakil ketua II dijabat oleh Ir. Zamzami MT, dewan terpilih dari partai Nasional Demokrat (NasDem). Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah pimpinan parlemen kabupaten Aceh Besar periode 2014 - 2019 ini dilakukan dalam rapat paripurna istimewa pada Senin (20/10/2014), di gedung DPRK setempat oleh ketua Pengadilan Negeri Jantho Ainal Mardhiah SH, MH.

Hadir dalam acara ini diantaranya, Muspida plus Aceh Besar, Wakil ketua MPU Aceh H. Faisal Ali, Camat se-Aceh Besar, para pengurus parpol dan ratusan tamu undangan lainnya. Pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRK Aceh Besar ini dilakukan sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.21/729/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRK Aceh Besar masa jabatan 2014-2019.

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah, S.Sos mengatakan, pimpinan DPR merupakan sosok wakil rakyat yang mempunyai peran penting dan tanggungjawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Bupati berharap, seluruh anggota DPRK yang telah dilantik itu agar dapat bekerja untuk rakyat, dan diminta juga bersedia berpegang pada prinsip keadilan.

Dalam kesempatan itu, ketua DPRK Sulaiman SE juga mengaku sumpah jabatan pimpinan merupakan pernyataan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. "Ya memang sumpah janji yang telah kami ikrarkan ini mengandung makna yuridis konstitusional yaitu memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada DPRK untuk membangun daerah dan mensejahterakan rakyat," katanya, menyampaikan. (01-02)