-->








Ical Tanggapi Soal Kerusuhan di Bali

01 Desember, 2014, 12.21 WIB Last Updated 2014-12-01T05:23:11Z
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menjawab situasi Partai Golkar yang terbelah. Termasuk soal pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar.

Hal itu diutarakan Ical dalam akun twitternya, @aburizalbakrie, Minggu (30/11). Ini bertepatan dengan Munas Partai Golkar yang digelar hari ini di Bali.

Ical menjelaskan keputusan penyelenggaraan Munas dari Januari 2015 menjadi 30 November 2014 adalah keputusan Rapimnas di Yogyakarta 17 November lalu. Itu bukan putusan Ical.

"Sebagai ketum saya sudah sampaikan di Rapimnas bahwa Pleno DPP memutuskan Munas Januari 2015. Tapi Pleno Rapimnas punya pandangan berbeda. Rapimnas putuskan Munas dipercepat dengan alasan agenda besar nasional seperti Pileg, Pilpres, Pembentukan Pimpinan MPR-DPR dan pembentukan Kabinet sudah selesai," jelas Ical.

Karena itu, kata Ical, Rapimnas berpandangan tidak ada alasan lagi untuk menunda Munas. Para tokoh Golkar yang kini mengatasnamakan diri sebagai Presidium Penyelamat Partai juga hadir dalam Rapimnas.

"Mereka saat itu juga tidak pernah menyatakan tidak setuju," paparnya.

Sebab setelah Rapimnas Yogya dalam Rapat pleno DPP, Agung Laksono sebagai waketum ajak saya langgar keputusan Rapimnas dan tetap selenggarakan Munas Januari 2015. Namun Ical menolak karena taat dan loyal dengan partai.

"Jangan lupa, mereka yang sekarang bersikeras agar Munas diselenggarakan Januari 2015 adalah mereka yang sebelumnya ngotot minta Munas tahun 2014," jelas Ical lagi.

Dalam pernyataannya, Ical juga membantah jika berambisi jadi ketum dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengubah aturan. Ical menjelaskan tidak mencalonkan diri sebagi ketum lagi.

"Tapi semua DPD I dan lebih dari 3/4 DPD II, juga 7 dari 10 ormas/sayap minta saya kembali pimpin @Golkar5," jelasnya.

Sementara, tentang Yoris yang berniat perbaiki Golkar Ical sambut positif. Namun harus dilakukan dalam koridor dan tatacara partai, bukan adu kekuatan fisik atau dengan kekerasan.


"Perlu diketahui juga bahwa Yoris bukanlah fungsionaris DPP, karena itu dia tidak berhak masuk dan mengikuti sidang pleno DPP. Yoris juga klaim bawa massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Padahal dia bukan lagi ketum AMPG. Sebab ketum saat ini adalah @ahmadolikurnia," paparnya. (Jaringnews)
Komentar

Tampilkan

Terkini