Dalam kuliah umum di Gedung Senat, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, mantan Gubernur DKI itu menyatakan bahwa subsidi BBM sangat besar dan hampir dari separuh subsidi lainnya.
Kata dia, subsidi BBM dalam jumlahnya mencapai Rp280 triliun (per tahun), dari total subsidi lainnya yang mencapai Rp433 triliun. Jika dihitung selama lima tahun, total subsidi BBM mendekati angka Rp1.400 triliun.
"Anggaran tersebut, hanya terbakar percuma dan salah sasaran. Bukan rakyat miskin yang menikmati, namun orang-orang yang mampu, seperti yang ada di ruangan ini," kata Jokowi yang kemudian disambut tertawa oleh mahasiswa dan dosen UGM, Selasa 9 Desember 2014.
Dalam pemerintahan sebelumnya, tambah Jokowi, anggaran subsidi BBM mencapai Rp1.300 triliun. "Jika anggaran subsidi dialihkan ke infrastruktur dan usaha produktif, berbagai kendala transportasi dan lain-lainnya dapat diatasi," jelasnya.
Pengalihan subsidi
Salah satu solusi transportasi yang digembar-gemborkannya dengan menggunakan pengalihan subsidi BBM adalah membangun jalur kereta api di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Jokowi menyebutkan, hanya dibutuhkan dana sekira Rp360 triliun untuk pembangunan jalur kereta api, dan hambatan distribusi barang akan teratasi. "Tidak ada lagi selisih harga semen di Jawa Rp50 ribu dengan di Papua yang mencapai Rp1 juta untuk setiap satu saknya," tuturnya.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan tol sepanjang 16 ribu kilometer untuk seluruh Indonesia, ia mengatakan bahwa setiap satu kilometernya dibutuhkan dana sekira Rp80 miliar, dan itu bukan hal yang sulit untuk diwujudkannya lantaran anggaran telah tersedia.
"Kita akan meninggalkan rezim anggaran subsidi untuk BBM bersubsidi untuk dialihkan ke sektor produkif dan juga infrastruktur," terangnya.
Anggaran subsidi BBM, dikatakannya, juga akan dialihkan ke sektor pertanian, agar Indonesia bisa swasembada pangan. "Saya malu ketika bertemu Presiden Vietnam yang menanyakan kapan akan impor beras lagi," tuturnya.
Jokowi menegaskan, untuk mewujudkan hal itu, dia memberi waktu kepada Menteri Pertanian, agar dalam tiga tahun ke depan harus swasembada beras, jagung, kedelai, dan gula pasir.
"Permasalahan yang menghambat swasembada pangan telah diketahui dan untuk mewujudkan swasembada pangan cukup konsentrasi di 11 provinsi," terangnya.
Untuk mendukung swasembada pangan, perbaikan irigasi yang selama 30 tahun tidak disentuh juga akan dilakukan. Termasuk, pembuatan 49 bendungan di seluruh provinsi juga akan dilakukan dengan anggaran subsidi BBM.
"Ada dana Rp15 triliun untuk memperbaiki sarana irigasi, dan hanya butuh Rp24 triliun untuk membangun 49 bendungan. Ada subsidi untuk bibit, pupuk, dan lain-lainnya," jelasnya.
Ia pun menegaskan, dia akan mengganti Menteri Pertanian jika dalam tiga tahun ke depan Indonesia tidak bisa mewujudkan swasembada pangan. "Nah, nanti ahli pertanian dari UGM siap-siap antre. Tetapi, saya percaya Menteri Pertanian sanggup melaksanakan tugasnya," canda Jokowi. (VIVA)
