-->








Mahfudz Siddiq: Jokowi Jangan Ulangi Kesalahan Seperti SBY

11 Desember, 2014, 19.58 WIB Last Updated 2014-12-11T12:58:46Z
JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memasukkan kembali RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 menuai dukungan, terutama dari pimpinan Komisi I DPR.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengapresiasi dan mendukung rencana Jokowi itu. Meskipun demikian politisi PKS ini mengingatkan agar Jokowi tidak melakukan kesalahan yang sama seperti pemerintah sebelumnya, SBY, yang belakangan membatalkan pembahasan RUU tersebut.

"Ada kesalahan yang tidak boleh diulang kalau memang menginginkan RUU Kamnas menjadi UU," kata Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/12).

Dia mengatakan, Jokowi juga harus melihat bahwa sektor keamanan nasional seperti di banyak negara leading sectornya bukan pada polisi tapi pada militer. Ini harus ditegaskan dulu sehingga tidak ada tarik menarik antara militer dan kepolisian seperti yang terjadi pada periode lalu. Dampaknya pembahasan RUU itu dimentahkan.

Mahfudz menambahkan, persoalan Kamnas harus dipahami dengan utuh. Dengan demikian, ketika RUU itu diajukan kembali tidak mengalami kemacetan akibat tarik menarik kepentingan. Menurutnya Jokowi pun harus cerdik untuk membuat naskah akademik di mana cakupannya harus multi dimensional.

"RUU Kamnas mandeg karena polisi melihat militer mendominasi. Padahal bukan seperti itu perspektifnya.Kalau kajiannya tidak komprehensif, maka saya khawatir, RUU Kamnas akan mentah lagi,” tegasnya.

Militer menurutnya harus menjadi leading sector karena memang perspektif keamanan nasional bukan hanya pada keamanan dan ketertiban hukum semata yang menjadi ruang lingkup kepolisian.Pada level yaitu ketika keamanan nasional dalam kondisi berbahaya maka militer mengambil alih.

Dia pun mencontohkan militer Amerika Serikat yang bisa mengambil alih peran dan tugas di bidang kesehatan, terknologi informasi dan lainnya kalau menyangkut keamanan nasional.


"Kalau ada wabah penyakit yang bisa mempengaruhi keamanan nasional, maka militer Amerika Serikat mengambil alih peran di bidang kesehatan. Begitu juga misalnya dalam peperangan yang asimentrik yang tidak masuk dalam lingkup militer dan kepolisian secara umum misalnya ketika senjata kimia dan biologi bisa digunakan sehingga keamanan nasional menjadi terancam maka militer mengambil alih komando," demikian Mahfudz. (RMOL)
Komentar

Tampilkan

Terkini