MALAYSIA - Untuk menyelesaikan
perbatasan maritim kedua negara, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia Najib Tun Razak sepakat membentuk komite teknis dan ketua juru
runding.
“Soal perbatasan maritim sudah terlalu lama sehingga
dengan adanya tim tersebut diharapkan bisa cepat diselesaikan,”
kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun
Razak di kantor Perdana Menteri, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).
Selain itu, kedua kepala
pemerintahan juga juga membahas isu-isu bilateral yang menjadi prioritas
seperti kerja sama perbatasan maritim, peningkatan perdagangan dan investasi,
penanganan nelayan, pengiriman tenaga kerja serta membahas terkait pendidikan
anak-anak untuk pekerja Indonesia di Sabah dan Serawak.
Mengenai penanganan nelayan
yang masuk wilayah abu-abu (belum disepakati) maka nelayan itu tidak ditangkap,
melainkan diusir keluar dari wilayah abu-abu itu.
Namun, lanjut Presiden, jika
nelayan masuk kawasan yang sudah jelas (teritorial) maka akan ditangkap serta
mengadapi peradilan hukum masing-masing negara.
Indonesia juga membuka
kesempatan seluas-luasnya kepada para investor Malaysia, mulai investor jalan
tol, infrastruktur kereta api, pelabuhan, bandar udara dan pembangkit listrik,
untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kedua kepala pemerintahan
juga membahas masalah pengiriman tenaga kerja yang akan diupayakan melalui satu
saluran sehingga perlindungan dan penanganannya bisa dilakukan bersama-sama.
Mengenai hal ini, Najib
menyatakan Malaysia masih mengikuti perjanjian yang telah ditandatangan di Bali
pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun Malaysia setuju
untuk terus berunding sehingga diharapkan bisa melalui satu saluran.
“Jika dapat dibuat seperti itu, maka diharapkan
pelatihan kepada calon tenaga kerja dapat diberikan lebih baik,”
kata Najib. [suaramerdeka]
