LANGSA - Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap tawaran bantuan dalam bentuk apapun yang disampaikan oleh lembaga atau LSM asing. Pasalnya, selama ini di Aceh ada indikasi pemberian bantuan dari lembaga-lembaga tertentu sebagai kedok untuk melakukan misi terselubung. Minggu (29/3).
"Saat ini kita banyak mendengar hal-hal aneh terjadi dibalik bantuan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga tidak jelas, bahkan kondisi ini sudah membuat sebahagian masyarakat kita tidak nyaman. Jadi untuk itu saya minta kepada seluruh masyarakat Langsa untuk waspada dengan tawaran bantuan dari lembaga yang tidak jelas ini," kata Usman Adullah, dalam safari shalat subuh berjamaah di mesjid Sabilussalam, Gampong Sungai Lueng, Langsa Timur .
Dijelaskannya, bila ada lembaga atau LSM tertentu yang menawarkan bantuan dalam bentuk apapun, masyarakat harus melakukan kros chek terlebih dahulu tentang kejelasan lembaga. Terutama lembaga-lembaga dari luar daerah Aceh atau luar negeri, supaya masyarakat tidak menjadi sasaran dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini lembaga DEC yang dibentuk hampir diseluruh Aceh sudah menuai keresahan warga. Ditakutkan malah hal ini dapat menimbulkan kondisi tidak nyaman di Aceh dan dapat merusak perdamaian Aceh yang telah terwujud sejak 10 tahun lalu.
"Saya juga sudah memanggil lembaga DEC di Langsa untuk meminta penjelasan terkait lembaganya, namun mereka tidak dapat menjelaskannya, maka melalui dinas Kesbang lembaga ini tidak kita berikan izin di Langsa," sebut Usman lagi seraya menambahkan, bila ada lembaga asing yang tidak diketahui asal usulnya menawarkan bantuan, masyarakat harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan jangan mengambil tindakan sendiri.
Sementara itu Geuchik Gampong Sungai Lueng, M. Yahya Husin menyampaikan, bahwa dampak dari isu ketidak jelasan lembaga DEC tersebut, saat ini masyarakat berada dibawah bayang kekhawatiran. Bahkan, hal itu berdampak terhadap pemerintahan gampong, dimana masyarakat mencurigai bila ada aparatur gampong yang meminta copy KTP untuk keperluan administrasi tertentu.
Sehingga, dengan kondisi ini saya berharap pemerintah dapat menjelaskan secara rinci persoalan DEC tersebut kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat memahami dan membedakan mana administrasi pemerintah dan bukan," tandasnya. [dedek]
