LPM SaPa: Gubernur Aceh Diminta Merespon Tuntutan Din Minimi

IST

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Aceh diminta merespon keberadaan dan tuntutan kelompok Din Minimi yang akhir-akhir ini yang harus diartikan sebagai akumulasi kekecewaan atas kinerja pemerintah Aceh yang dianggap tidak sejalan dengan amanah rakyat, terutama terkait dengan implementasi UUPA dan MoU Helsinki.

Harapan itu disampaikan Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Samudera Pasai (LPM SaPa Unimal) Fakhrur Razi, kepada lintasatjeh.com, Ahad (31/5/2015).

“Kita bukannya setuju terhadap aksi bersenjata kelompok Din Minimi, tapi apa yang dilakukan hari ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan Pemerintah Aceh saat ini yaitu Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf yang dulu ikut mengendalikan pergolakan bersenjata melawan Pemerintah RI”.

Menurut Fakhrur Razi, keberadaan kelompok Din Minimi terkesan mendapat sambutan positif termasuk suara-suara yang mencuat di media sosial.

“Di mana-mana banyak orang yang memberikan dukungan dan simpati apakah ini menjadi satu ukuran atas kekecewaan kolektif masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan pemerintahan sekarang," ujar Fahrur.

Melihat eksistensi kelompok Din Minimi memang memprihatinkan, namun di sisi lain Gubernur Aceh belum memberikan respon apa-apa, padahal kelompok ini menargetkan sejumlah tuntutan terhadap Pemerintah Aceh.

Ini yang seharusnya disikapi oleh Pemerintah Aceh secara bijaksana, bukan malah mengadu dombakan mereka dengan pihak keamanan.

Pendekatan humanis, menurut Fakhrur Razi jauh lebih baik daripada membiarkan kisruh konflik bersenjata antara TNI/Polri dan kelompok Din Minimi terus terjadi dan mengancam perdamaian Aceh.

"Pemerintah Aceh harus bertanggung jawab tentang persoalan ini," tukas Fahrur.

Fahrur menambahkan, dalam hal ini Gubernur mesti tahu diri bahwa Din Minimi adalah anak Aceh yang juga perlu diselamatkan. Jika GAM dan RI bisa berdamai kenapa gubernur beserta wagub tidak membuka diri untuk berkomunikasi dengan Din Minimi.

"Sikap kebapakan sebagai orang tua perlu diterapkan untuk mengatasi berlanjutnya aksi bersenjata," katanya.[pin]