-->

Syekhy: Kesejahteraan Bukan Hanya Tuntutan Din Minimi!

31 Mei, 2015, 16.19 WIB Last Updated 2015-05-31T13:29:15Z
IST
BANDA ACEH - Mantan kombatan GAM Australia kembali menghimbau kepada aparat TNI/Polri agar segera menghentikan pengejaran dengan mengedepankan senjata terhadap Kelompok Din Minimi.

"Mari kita upayakan semua masalah yang ada diselesaikan dengan dialog, dan kami menuntut para petinggi Aceh untuk bertanggung jawab atas kondisi Aceh saat ini," demikian dikatakan Ketua Acheh Australia Association (AAA), Tgk. Sufaini Syekhy melalui pers rilisnya, Minggu (31/5/2015).

Ini bukan hanya persoalan Din Minimi dan kelompoknya saja, meski dengan cara berbeda namun mantan TNA yang saat ini tergabung dalam wadah KPA juga menuntut hal yang sama. Bahkan beberapa waktu lalu, belasan mantan kombatan atau anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pereulak dan Wilayah Pasee, mendatangi Pendopo Gubernur Aceh untuk menjumpai Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dan meminta gubernur menanggapi keluhan mantan kombatan yang belum jelas kehidupannya, nasib anak yatim, dan janda korban konflik di seluruh Aceh.

"Artinya apa? Rakyat Aceh, terutama para mantan kombatan masih menanggung kemiskinan dan ketidakadilan. Ribuan nasib anak yatim, dan janda korban konflik di seluruh Aceh yang tidak diperhatikan selama hampir 10 tahun perdamaian berlangsung," bebernya.

Kata Syekhy, dalam hal ini Pemerintah Aceh dan DPR Aceh didukung seluruh elemen sipil lainnya harus bisa meyakinkan aparat TNI/Polri bahwasanya Kelompok Din Minimi dan kelompok-kelompok mantan kombatan lainnya bisa diselesaikan dengan dilakukan pendekatan emosional bukan dengan letusan senjata.

"Bukankah Gubernur/Wakil Gubernur Aceh merupakan mantan petinggi GAM? Kenapa selama ini diam! Kalau perlu kita bergandengan tangan melakukan lobby ke Kapolri dan Panglima TNI untuk meredam gejolak keamanan ini serta menghentikan pengejaran Kelompok Din Minimi," cetusnya.

Kita prihatin, lanjutnya, ketika para mantan petinggi GAM tidak ada rasa iba terhadap para TNA yang hari ini masih menghadapi kematian akibat kontak senjata. Semuanya diam, seharusnya para mantan petinggi GAM menggunakan hak membela para mantan TNA, bukankah mereka dulunya mengorbankan segalanya untuk Aceh.

"Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ini jadi pertanyaan besar. Ada apa dengan para petinggi, kok membiarkan? Padahal mereka memiliki jabatan seperti sekarang ini, merupakan jasa para mantan TNA dan rakyat Aceh," imbuh Syekhy.

"Kita suarakan ini, agar tidak ada lagi mantan TNA terus menjadi korban. Selain itu, kita tuntut tanggung jawab mantan petinggi GAM supaya ada rasa tanggung jawab terhadap kehidupan janda korban konflik, anak yatim dan para mantan kombatan," demikian pungkas Tgk. Sufaini Syekhy seraya mengatakan Pemerintah Aceh harus mencari solusi tepat agar pembangunan Aceh benar-benar dinikmati rakyat agar terwujud keadilan dan kesejahteraan.[r]
Komentar

Tampilkan

Terkini