ACEH TAMIANG - Sejumlah pihak sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Kuala Simpang untuk mengungkap indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam kasus ganti rugi lahan Pasar Tradisional Minuran, Kejuruan Muda, Aceh Tamiang.
Kajari Kuala Simpang melalui Kasi Intel Kejari, Muhammad Arfi, SH, mengakui bahwa saat pihak ketiga atau pemilik lahan (Asiong_red) diperiksa oleh penyidik Kejari Kuala Simpang, pihak ketiga pernah menyampaikan kepada penyidik bahwa dirinya pernah memberikan uang sejumlah ratusan juta rupiah kepada tiga pimpinan DPRK Aceh Tamiang periode lalu.
Sementara itu, salah satu Wakil Pimpinan DPRK Aceh Tamiang Periode 2014-2019, Nora Idah Nita, SE ketika dikonfirmasi lintasatjeh.com, Sabtu (20/6), beberapa kali melalui sambungan telponnya tidak bisa terhubung.
Ketika Nora Idah Nita berhasil dikonfirmasi, dirinya mengatakan bahwasanya tidak tahu menahu mengenai anggaran tersebut, karena dalam KUA PPAS tidak dibahas.
"Di cek dalam notulen rapat juga tidak ada. Saya baru tahu setelah isu merebak dan diberitahu oleh mantan anggota Banggar DPRK periode lalu yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang 2014-2019, Bapak Juanda, SIP," ungkapnya.
"Jangankan menerima aliran dana, anggarannya sendiri saya tidak tahu menahu. Kita percayakan saja kepada pihak penegak hukum untuk menuntaskan masalah ini," demikian jelas Nora Idah Nita, SE.
Sedangkan menurut keterangan dari salah satu Wakil Pimpinan DPRK lainnya, Juanda, SIP, mengaku tidak paham tentang nyanyian Asiong tersebut.
"Saya tidak paham tentang nyanyian Asiong. Di APBK P 2014 lalu, saya masih berstatus anggota dewan," ujarnya singkat.
Kemudian Mantan Wakil Pimpinan DPRK lainnya, Arman Muis saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak tersambung. Pesan singkat melalui sms juga tidak dibalas. Hal yang sama juga dengan Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir. Rusman ketika dihubungi, telepon selulernya bernomor 08526024XXXX, tidak aktif.[Redaksi]
