 |
| IST |
JAKARTA - Keberadaan Freeport di tanah Papua sebetulnya tak
banyak pengaruh bagi penerimaan kas negara.
Mantan
direktur jenderal (dirjen) Minerba dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Simon F.
Sembiring membeberkan, sejauh ini diketahuinya porsi bagi hasil antara
pemerintah dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu berkisar 35:65. Jika
Freeport berhenti operasi memang dari segi penerimaan kas negara berkurang,
tapi nilainya tak besar.
"Jadi
kalau Freeport pergi, sebetulnya tidak ada pengaruhnya bagi nasional. Kalau
kita hanya menerima 35 persen. Itu rata-rata net profit-nya cuma 2 miliar dolar
As. Apa Indonesia kan runtuh? Ya tidak lah," kata Simon dalam diskusi
bertajuk "Freeport Bikin Repot" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat,
Sabtu (21/11).
Atas
dasar itu, menurut Simon pemerintah harus bersikap tegas kepada seluruh
perusahaan asing, tak terkecuali Freeport agar mematuhi UU yang berlaku.
"Ini
Freeport malah seolah-olah tidak menghargai undang-undang," ketus Simon.
Hal
ini diutarakan Simon menanggapi pernyataan Jurubicara Menteri ESDM, Said Didu
baru-baru ini yang meyakinkan tentang dampak ekonomi sosial nasional, khususnya
terhadap masyarakat Papua jika kontrak karya Freeport tidak diperpanjang.
Pasalnya,
lanjut Said, 94 persen uang yang beredar di Papua berasal dari Freeport. Belum
lagi soal geolpolitik dan kemanan yang akan berubah jika perusahaan milik
McMorran itu hengkang dari Indonesia.[RMOL]
