BANDA ACEH - Yusril Ihza Mahendra terkait pergantian Wakil ketua DPRA saudara Sulaiman Abda antar waktu itu sepenuhnya kewenangan Partai yang
bersangkutan dan nanti satelah itu baru disampaikan kepada Mendagri untuk
disahkan.
Gubernur
Aceh dalam prihal partai tersebut jangan ikut campur itu urusan partai yang
bersangkutan,karena itu permasalah internal suatu partai,dan menganai persoalan
di partai golkar Aceh di lembaga DPRA itu sudah sesuaian aturan yang dijalankan
DPRA, kata pengacara dan kuasa hukum partai Golkar.
Gubernur
Aceh juga tidak bisa mencaplok permasalah suatu partai,karena itu permasalah
internal,dan terkait permasalahan di golkar itu sudah sesuai dengan prosudur
yang dijalankan oleh DPRA.
Tindakan
Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh, yang menyurati ke mendagri dan memberi
isyarat adalah tindakan kekuasaan dan
campur urusan internal partai golkar. Tindakan kekuasaan itu yang berpihak
kesalah satu kubu memberikan citra buruh pada pemerintahan Aceh. Demikian ahli
hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan yang menanggapi perselisihan dalam tubuh partai berlambang
beringin tersebut.
"Apa
yang dilakukan Gubernur Aceh menurutnya memberikan citra buruk pemerintahan
Aceh yang cenderung memihak, ketika terjadi konflik internal pada sebuah
partai. Tidak salah menurutnya kalau orang menduga, pemerintah Aceh mendukung
salah satu kubu untuk kepentingannya sendiri," jelas Yusril, Rabu (2/12/2015).
Di
sela-sela ngopi bareng bersama beberapa tokoh Lintas Partai di The Stone Coffe
Lampineung Banda Aceh.
Tokoh
Lintas Partai yang hadir,Muntasir Hamid (Golkar) TA.Khalid (Gerindra) Hamdani
(Perindo)Ketua Partai Erly Hasyim (PBB aceh) Ketua Partai Tgk H Mohd Faisal
Amin (PPP) dan beberapa tokoh agama. [TIM]
