 |
| IST |
LHOKSUKON - Pelaksanaan pembangunan gampong melalui dana program
Alokasi Dana Desa (ADD) diminta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bukan
asal ada usulan.
Untuk
menyukseskan program tersebut pemerintah harus menempatkan tenaga ahli di
setiap gampong. Tenaga ahli tersebut harus direkrut dari masyarakat setempat
yang memiliki skil sesuai dengan program tersebut.
Hal
tersebut disampaikan oleh ketua Lembaga Acheh Future Razali Yusuf, Selasa
(26/1), menanggapi pertanyaan wartawan terkait dana desa yang sudah berjalan
tanpa didampingi dan diawasi.
"Kita
akui bahwa proses pelaksanaan progam ADD sangat sedikit ditemui penyimpangan,
tapi bila program tersebut tidak dibuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan
dalam musyawarah desa yang melibatkan para tokoh masyarakat dikhawatirkan akan
terjadi penyimpangan, karena selama ini kita sering mendapatkan laporan usulan
program tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, seperti
pembangunan lening yang menurut kodisi lapangan pengunan lening tersebut
mubazir, ada yang harus didahulukan tapi tidak ada dalam usulan, ini salah satu
masalah dalam masyarakat bila tidak ada tenaga ahli yang mendapingi dan
mengawasi pelaksanaan progam ADD," katanya.
Untuk
itu, Acheh Future minta pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa diperketat dan
semua harus pihak berperan aktif mengawasi penggunaan dana desa tersebut
hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Dana tersebut jumlahnya
sangat besar, dan menjadi kewajiban bersama mengawasi uang negara itu agar
tepat sasaran,” harap Razali.
Menurutnya,
kepala desa harus mampu mengelola dana desa yang nilainya sangat besar. Salah
sedikit, akan banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum. Lebih lanjut dia
menjelaskan pemerintah dalam hal ini Inspektorat dan BPKP sebagai
pengawasan dalam pengelolaan ADD, yang mana mereka diharapkan dapat menggandeng
lembaga swadaya masyarakat juga pihak terkait agar laporan pertanggung
jawaban penggunaan dana desa tersebut teransparan dan benar adanya. [red]
