Gubernur Zaini Imbau FKKA Bahas Pengelolaan Keuangan Daerah

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Dr Zaini Abdullah meminta kepada peserta Rapat Kerja Daerah Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) agar memasukkan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam agenda Rapat Kerja Daerah FKKA 2016.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, dalam sambutan singkatnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM, saat membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh tahun 2016, yang dipusatkan di Aula Balai Kota Banda Aceh, (Rabu, 27/1/2016).

“Pengelolaan keuangan Pemerintahan sepertinya layak menjadi perhatian kita mengingat isu ini terus menerus dibahas di berbagai tingkatan. Kita tentunya perlu meningkatkan langkah untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan ini agar lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujar Gubernur.

Doto Zaini menambahkan, kehadiran narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pusat Pengembangan Keuangan Daerah (PPKD) Unsyiah dalam Rakerda FKKA ini, bisa memperkuat semangat para peserta Rakerda yang terdiri atas para Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota, dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik.

Melalui forum ini, Gubernur meminta para pemimpin daerah untuk membaca peluang terkait berlakunya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal itu sebagai langkah penguatan ekonomi di daerah.

“Dibutuhkan semangat bersama dari para peminpin daerah agar mampu merumuskan kebijakan yang efektif dalam rangka menjadikan Aceh sebagai salah satu kawasan investasi terbaik di Indonesia,” tambah Gubernur.

Gubernur Apresiasi Peningkatan Daerah Penerima WTP

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Gubernur menyampaikan, bahwa Aceh dapat sedikit berbangga dengan m,eninngkatnya jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2011, hanya ada dua Kabupaten/Kota yang mendapat opini WTP. Namun pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 7 kabupaten/kota.

"Meskipun sempat menurun menjadi 6 kabupaten/kota di tahun 2013. Tapi pada tahun 2014 jumlahnya melonjak hingga 16 kabupaten/kota. Mudah-mudah prestasi ini bisa kita tingkatkan melalui peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang baik, sehingga semakin banyak daerah di Aceh yang mendapat opini WTP."

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyambut baik kehadiran nara sumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pusat Pengembangan Keuangan Daerah (PPKD) Universitas Syiah Kuala untuk membahas perihal pengelolaan keuangan.

Sekda berharap, kehadiran para nara sumber dapat memperkuat semangat FKKA untuk menjalankan Pemerintahan yang lebih bersih dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat tercapai.

Gubernur juga berharapagar Rakerda dapat berlangsung sukses serta menghasilkan rekomendasi terbaik untuk diterapkan bersama, sehingga forum ini bisa terus diperkuat demi mendukung kelancaran sistem Pemerintahan di seluruh Aceh.

"Mari sama-sama kita terus memperkuat dan memperlancar sistem komunikasi di seluruh jajaran Pemerintahan di Aceh, sehingga kualitas pembangunan di daerah kita berjalan lebih efektif dan berdaya guna," pungkas Gubernur Aceh.

Illiza:  Lokakarya WTP  adalah Salah Satu Program FKKA

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, yang juga merupakan Koordinator FKKA, Illiza Sa'aduddin Jamal menjelaskan, salah satu program FKKA di tahun 2016 ini adalah melaksanakan Lokakarya yangberkaitan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita punya keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman terbaik, hingga memperoleh WTP dalam Program Pembangunan dan Keuangan Daerah. WTP yang selaras dan sinergis dengan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat," terang Illiza.

Illiza menambahkan, melalui Raker FKKA  yang merupakan wadah berhimpunnya para pemimpin daerah se-Aceh, dapat terbangun sinergitas dan kerjasama fungsional para eksekutif dan legislatif sehingga pelayanan publik menjadi jauh lebih baik.

"Kita akan berusaha meningkatkan fungsi dan peran FKKA untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Aceh," tegas Illiza.

Illiza menjelaskan, FKKA difasilitasi oleh Federation of Canadian Municipalities (FCM), sebuah wadah sama yang berasal dari Kanada. Perbedaannya hanya pada usia FCM yang telah mencapai lebih dari satu abad.

Illiza menekankan, bahwa FKKA harus mampu mengambil pelajaran dari wadah yang telah teruji dengan memberikan manfaat dalam memajukan kota di Kanada serta ikut memperkuat hubungan internasional antara Kanada dengan negara lain.

"Beberapa anggota FPKKA pernah diundang untuk menyaksikan pertemuan tahunan FCM tahun 2010 lalu. Kita baru delapan tahun dan masih pada tahap awal membangun konsolidasi, menata diri, melakukan sosialisasi sambil melangkah ke depan," tambah Illiza.

Kegiatan yang mengangkat tema "Memperkuat Peran FKKA untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten dan Kota" itu turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi A Karim, pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) Aceh. [Humas Aceh]