Pemerintah Harus Fokus Dalam Menghadapi MEA

IST

BANDA ACEH - Diterapkannya arus globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Indonesia sejak 1 Januari 2016 lalu menjadi tantangan baru bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh. Berbagai persoalan yang dihadapi Aceh saat ini akan menjadi beban berat bagi Aceh dalam menghadapi arus globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Terkait sejauh mana kesiapan masyarakat Aceh dalam menyambut arus globalisasi MEA, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB-PII), Munawar Khalil, melihat masih sangat lemah. Menurutnya masih banyak masyarakat Aceh tidak tau apa itu MEA dan bagaimana pelaksanaan nantinya ini disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi ke masyarakat apa lagi masyarakat yang berada di pedesaan dan kawasan terpencil.

Kalau dilihat dari aspek pendidikan dan budaya misalkan, menurutnya aspek pendidikan sendiri yang belum memadai masih sangat lemah dan kurang. Belum lagi, aspek budaya yang pastinya akan terjadi percampuran dan pertukaran budaya yang menjauhkan masyarakat Aceh dari budaya aslinya. Masyarakat belum cukup tau dan paham apa yang akan dihadapinya di era MEA ini.

"Bisa kita buktikan langsung ke lapangan kita tanya masyarakat mereka benar-benar tidak mengerti. Saya yakin benar masyarakat kita sangat belum siap menerima kedatangan orang asing. MEA ini terkesan pemaksaan sistemik yang lahir dari sikap egoisme pemerintah yang tidak mawas diri. Seharusnya persiapannya sudah optimal baru diterapkan," tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, problem yang akan dihadapi pertama gaya hidup masyarakat Aceh dengan dunia internasional sangat berbeda belum lagi bahasa internasional. Kendatipun presiden mengatakan itu tidak berdampak, tapi dirinya yakin faktor bahasa juga menjadi salah satu persoalan. Bayangkan saja, pihak negara lain sudah belajar bahasa Indonesia, bahkan bahasa Aceh.

"Tetapi pemerintah kita masih menganggap itu bukan problem, inikan aneh," ujarnya.

Dan tak kalah penting, lanjutnya, untuk diperhatikan yakni terkai syariat Islam dan aturan-aturan lainnya yang tidak boleh dilupakan begitu saja nantinya. Artinya Pasar bebas jangan sampai meluluh lantakkan kebudayaan dan adat istiadat di Aceh yang punya sejuta kearifan lokal, jangan sampai berdampak kepada pembebasan berbagai aspek dan tatanan kehidupan.

Jangan sampai ideologi transnasional berkembang pesat di Aceh, karena akan sangat membahayakan dan dapat mengikis ideologi ke-Acehan dan ke-Indonesiaan dalam bingkai islam yang selama ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu menurut Direktur Yayasan Aceh Kreatif (AK), Delky Novrizal, melihat kondisi Aceh saat ini dengan segenap problematika yang tengah melanda Aceh, seperti tingginya angka pengaguran dan tingkat kemiskinan. MEA akan jadi sebuah persoalan  penting bagi masyarakat Aceh, jika tidak diperhatikan secara serius oleh berbagai elemen maka dipastikan pengangguran dan kemiskinan di Aceh akan jauh lebih meningkat, mirisnya lagi jika berbagai potensi yang luar biasa di Aceh justeru dinikmati pihak luar dan masyarakat Aceh hanya jadi buruh kasar.

Bagaimana tidak, ketika kemampuan SDM dan skill masyarakat Aceh masih rendah. Justru ada kekhawatiran di sektor misalkan, tidak menutup kemungkinan RSUZA yang merupakan milik pemerintah Aceh nantinya akan dikuasai oleh pihak luar, jika SDM lokal Aceh tidak sangguh.

Belum lagi dari arus barang, dimana produk-produk lokal Aceh masih sangat minim pertumbuhannya dikarenakan oleh rendahnya support dan perhatian dari berbagai pihak. tidak hanya itu inovasi untuk pengembangan produk juga terlihat masih rendah, ditambah lagi dengan keterbatasan teknologi dalam pengelolaannya. Yang lebih miris yakni masih tingginya budaya konsumtif di masyarakat Aceh akan menjadikan Aceh sebagai wilayah pemasaran yang empuk bagi produk asing.

Tapi sangat disayangkan, disaat MEA kini telah diterapkan pemerintah Aceh justeru terlihat enjoy-enjoy saja, sementara masyarakat mayoritas belum mengetahui MEA ini karena masih minimnya sosialisasi dari pemerintah selaku stakeholder utama. Pemerintah Aceh jangan hanya bisa membuai masyarakat dengan isu pemilukada, tapi persiapkan masyarakat untuk menghadapi berbagai kemungkinan di era globalisasi MEA.

Sebelum terlambat, menurutnya sudah semestinya pemerintah Aceh melakukan langkah strategis untuk melakukan upaya-upaya yang terintegrasi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Siapkan masyarakat untuk mampu mengelola potensi lokal  yang dimiliki, jangan sampai ketika potensi lokal dikuasai asing lalu pemberontakan dan konflikpun tak dapat dielakkan.

Karena berbagai keterbatasan dimasyarakat dan pemerintah kurang memperhatikan, maka dikhawatirkan yang akan dikembangkan oleh masyarakat Aceh ke depannya justeru ganja dan senjata, hal itu bisa saja terjadi. Tidak menutup kemungkinan Din Minimi-Din Minimi berikutnya akan lahir di Aceh ini.

Begitupun terkait anggaran Aceh yang begitu besar hendaknya dapat menyentuh masyarakat secara optimal melalui program-program yang terintegrasi dan tidak setengah hati, serta tak hanya segelintir oknum yang dapat menikmati kue pembangunan di serambi mekkah ini. Apalagi disektor pertanian yang pada tahun ini mendapat kucuran anggaran mencapai 1 Triliun, hendaknya benar-benar dapat menyentuh kebutuhan para petani, sehingga petani Aceh tidak terus menerus bergatung pada rintenir.

Ia pun berharap pengembangan sektor ril baik itu sentra produksi, teknologi tepat guna, penanganan pasca panen dan sebagainya hingga aspek pemasaran untuk produk lokal bisa disediakan oleh pemerintah Aceh sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat Aceh ke depannya. [red]