BANDA ACEH - Komisi VI Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar
rapat dengan dinas kesehatan Aceh, Rumah Sakit Zainoel Abidin (RSZA), Rumah
Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Rapat tersebut membahas masalah-masalah yang terkait
dengan dunia kesehatan di Aceh.
Antara
lain masalah BPJS yang sebagian masyarakat Aceh belum merasakan manfaat dari
kehadiran BPJS. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat komisi VI DPR Aceh,
Selasa (26/4/2016).
Dalam
pertemuan tersebut, dinas kesehatan Aceh yang diwakili oleh dr. Hanif
mengatakan permasalahan belum meratanya masyarakat memperoleh pelayanan BPJS
disebabkan oleh data kependudukan Aceh yang tidak valid.
Kita
harus memperkuat dulu sistem kependudukan melalui dinas registrasi
kependudukan. Karena sampai saat ini kita belum ada data kependudukan yang
valid. Itu harus kita betulkan dulu. Kalau itu sudah betul, insya Allah nanti
kerjasama dengan kami (dinas kesehatan-red)," katanya.
Sementara
itu, ketua komisi VI DPR Aceh, T Iskandar Daod SE, M.Si,Ak. Menyampaikan bahwa
perlu adanya database seluruh masyarakat Aceh di dinas kesehatan. Ia
menyarankan agar dinas kesehatan Aceh memiliki server induk untuk menghimpun
data kependudukan.
Tidak
usah lagi bergantung ke sana kemari. Ini kan fokus dan tanggung jawab yang
memang harus kita ambil. Jadi database itu nantinya mempermudah dinas kesehatan
Aceh dalam mengakses data kependudukan," terangnya.
Di
samping itu, Iskandar Daod juga menyampaikan kekecewaan anggota DPR Aceh
terhadap kinerja dinas kependudukan yang terkesan abai terhadap tanggung
jawabnya. Kekecewaan itu muncul dari masalah tidak terdatanya masyarakat Aceh
secara valid pada dinas kependudukan Aceh.
"Ini
kan tampak seperti dinas kependudukan abai dan tidak ada progresnya. Artinya
apa, bahwa dinas ini belum bekerja secara maksimal. Kita berharap ini harus
segera ditangani," ujarnya. [R]