Pansus DPR Atam Diminta Bukan Sekedar Lihat-lihat Asset Mangkrak Milik BLHK

ACEH TAMIANG - Sikap Panitia khusus (Pansus) dari Komisi D DPRK Aceh Tamiang yang melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah asset milik Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) yang saat ini tidak dapat difungsikan sebagaimana mustinya (mangkrak), Selasa (26/4/2016) kemarin, mendapat reaksi positif dari publik, termasuk dari salah satu lembaga yang saat ini sedang menguak berbagai dugaan korupsi di instansi yang dinahkodai oleh Samsul Rizal, S. Ag, yakni Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Aceh. 

(Baca:Tim Pansus DPRK Atam Tinjau Asset Mangkrak Milik BLHK)

Kepada LintasAtjeh.com, Kamis (28/4/2016), Ketua LAKI Provinsi Aceh, Abu Bakar, menyampaikan apresiasinya kepada Panitia khusus (Pansus) dari Komisi D DPRK Aceh Tamiang yang telah  melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah asset milik Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) yang saat ini tidak dapat difungsikan sebagaimana mustinya.

Namun demikian, Abu Bakar berharap kepada Pansus agar pada saat melakukan peninjauan, tidaklah hanya sekedar datang untuk melihat-lihat berbagai asset milik BLHK yang mangkrak, namun setelah itu tidak jelas tentang hasil yang akan direkomendasikan oleh Tim Pansus kepada Bupati Aceh Tamiang.

Menurutnya, untuk asset yang berada di TPA saja, hampir semua tidak dapat difungsikan lagi. Baik itu tentang Unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Unit Pengolahan Sampah, doorsmeer angkutan sampah, sumur bor dan juga mesin mengolahan pupuk organik yang dulu dikelola oleh Disperindagkop Aceh Tamiang.

Lanjutnya, Tim Pansus DPRK Aceh Tamiang harus dapat mencatat tentang seluruh asset milik BLHK yang saat ini benar-benar terbelengkalai dan harus tau tentang sebab musabab terbelengkalainya sejumlah asset tersebut? Jika selama ini sejumlah asset yang terbelengkalai memiliki dana operasionalnya maka Tim Pansus juga harus tau tentang penggunaan dana itu?   

Sebagai masukan kepada DPRK Aceh Tamiang, jelas Abu Bakar, berbagai indikasi permasalahan yang terjadi di BLHK Pemkab Aceh Tamiang bukan saja tentang tidak difungsikannya sejumlah asset yang ada di TPA Kampung Durian, namun diduga kuat banyak sekali permasalahan lainnya yang masih mengendap dan belum terkuak ke publik.  

"Demi kebaikan BLHK Pemkab Aceh Tamiang ke depan, kita sangat berharap semoga DPRK Aceh Tamiang dapat mengetahui tentang berbagai indikasi permasalahan yang ada, baik tentang dugaan tidak transparannya biaya operasional pada sejumlah asset, dugaan tentang berbagai kegiatan yang dikerjakan langsung oleh Kepala BLHK tanpa melibatkan PPTK, dugaan KKN pada saat penerimaan tenaga honorer dan lain sebagainya," tegas Ketua LAKI Aceh, Abu Bakar.

Terkait perihal tersebut, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda S.IP, saat dikonfirmasi LintasAtjeh.com, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga masyarakat serta semua pihak yang telah menyampaikan informasi atau laporan tentang berbagai indikasi permasalahan di Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Aceh Tamiang.

Juanda menjelaskan, atas dasar  informasi atau laporan tersebutlah maka pada Selasa (26/4/2016) kemarin, Pansus dari Komisi D DPRK Aceh Tamiang melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah asset milik Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) yang terbelengkalai di TPA Kampung Durian.  

Juanda juga menerangkan bahwa setelah melakukan peninjauan tahap awal pada Selasa (26/4/2016), lalu pada Rabu (27/4/2016) siang Tim Pansus DPRK Aceh Tamiang mendatangi Kantor BLHK, rencananya mau bertemu langsung dengan Kepala BLHK, Samsul Rizal S.Ag, untuk mempertanyakan tentang berbagai hal.

Termasuk meminta data serapan anggaran kegiatan di BLHK sehingga dari data tersebut  akan bisa dilihat tentang segala indikasi permasalahan yang terjadi. Sayangnya Samsul Rizal lagi tidak ada di kantor. "Kita hanya bertemu dengan Sekretaris BLHK," imbuhnya lagi.

"Masih ada pertemuan selanjutnya dan satu persatu indikasi permasalahan di BLHK Pemkab Aceh Tamiang akan kita perdalam termasuk tentang  biaya operasional pada asset yang terbelengkalai. Pelan-pelan kita tau nanti," pungkas Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda SIP. [zf]