ACEH
UTARA - Tokoh Pemuda Nibong Muhammad Fadhil Abta kecewa
terhadap sikap anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar di dapil 4 yang
seharusnya tugas dewan adalah membela hak rakyat dan memperjuangkan aspirasi
rakyat dalam hal pembangunan. Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan saat
ini justru memperkayakan diri sendiri dan keluarganya bahkan menjadi agen
proyek dan memonopoli proyek yang dikelolanya sendiri dan ditunganggi oleh
orang lain.
"Bahkan yang paling
mengecewakan lagi, dirinya berani meminta persenan alias fee secara terbuka.
Salah satu contohnya pembangunan kantor geuchik Desa Mamplam di Kecamtan
Nibong, anggota dewan tersebut meminta fee sebesar 22% untuk sebuah
proyek," ujar Muhammad Fadhil Abta kepada LintasAtjeh.com, Kamis (21/7/2016).
Sebagai tokoh pemuda di
Kecamatan Nibong, kata dia, merasa sangat kecewa ketika 600 juta dana aspirasi
dibawah wewenangnya tidak mampu direalisasikan ke masyarakat. Bahkan dana
tersebut saat ini tidak bisa ditarik lagi (hangus) dalam anggaran tahun 2016. Itu
sangat mengecewakan masyarakat di dapil 4 yang merupakan daerah pemilihan dewan
tersebut.
Muhammad Fadhil meminta
anggota dewan tersebut agar jangan serakah dan harus mengenal dirinya kalau dia
merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.
"Eksekutif sudah
sepatutnya lebih giat merealisir program pembangunan yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan rakyat, legislatif selayaknya bekerja serius
memperjuangkan aspirasi rakyat," cetus dia.
M. Fadhil menambahkan
jangan menjadi anggota legislatif terkesan mencari sebuah profesi baru. Sebuah
profesi untuk memenuhi kantong sendiri dengan materi. Dan pada akhirnya, dalam
ia menjabat anggota legislatif, segala daya dan rekayasa dilakukan dalam setiap
kebijakan dan proyek pemerintah untuk memetik hasilnya.
"Seharusnya
legislatif merupakan sebuah kerja untuk menunaikan janji manis saat kampanye
dulu dan menuntaskan amanat rakyat daerah untuk membuat kemajuan dan
pembangunan di daerah," sebutnya mengingatkan.[Rjl]
