ACEH TAMIANG - Pemilihan
kepala daerah (Pilkada) secara serentak tahap II, Insya Allah akan digelar pada
tanggal 15 Februari 2017 mendatang, dan diikuti oleh 101 daerah yang jabatan
kepala daerahnya berakhir pada Juli 2016 hingga awal tahun 2017, termasuk juga
Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh.
Pilkada 2017 mendatang
merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh
sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat dengan menggunakan hak suara
secara langsung untuk memilih calon pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance).
"Sebagai masyarakat
yang tidak mau menjadi korban politik oleh calon pemimpin berwatak tirani, maka
pada Pilkada 2017 mendatang kita harus berikan hak suara kita kepada calon
pemimpin yang mau menghargai dan mendengarkan aspirasi kita sebagai masyarakat.
Kita harus sangat berhati-hati terhadap berbagai buaian angin surga yang
dihembuskan oleh calon pemimpin yang hanya bertujuan mementingkan diri sendiri
atau kelompoknya saja," demikian paparan dari seorang mahasiswa Aceh
Tamiang, Muhammad Suhaji kepada LintasAtjeh.com, Selasa (22/11/2016).
Dan menurut Muhammad
Suhaji, khusus untuk Kabupaten Aceh Tamiang, semangat Pilkada 2017 mendatang
harus dijadikan sebagai momentum untuk memilih calon pemimpin (bupati) yang
bersedia menjadi sang pengabdi dalam upaya memperjuangkan cita-cita atas
'pemekaran' Kabupaten Aceh Tamiang, yakni terwujudnya pemerataan pembangunan ke
seluruh pelosok negeri serta melayani masyarakat secara bermartabat dan ikhlas
hati.
Mahasiswa asal Kaloy yang
sedang menuntut ilmu di salah satu Universitas di Medan, Sumatera Utara (Sumut)
tersebut, turut menyampaikan harapannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten
Aceh Tamiang agar pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang harus berani memilih
calon bupati yang selalu dekat dengan rakyat dan tidak memilih calon bupati
yang hanya berlagak peduli serta mulai sibuk blusukan ke tengah-tengah
masyarakat pada saat musim Pilkada saja.
Dia menambahkan,
masyarakat Aceh Tamiang juga harus berupaya untuk saling mengingatkan antara
sesama agar tidak akan pernah memilih calon bupati yang bergaya seorang
penguasa dan suka melakukan kebijakan yang
tidak cerdas serta elergi terhadap kritikan. Selain itu, jelasnya,
jangan pilih calon bupati yang memiliki isteri berkarakter nge-bossy (suka
ngatur) serta calon bupati yang selalu dikelilingi oleh para penjilat (panglima
talam) yang hanya pintar membisikan berbagai informasi bertemakan 'Asal Bapak
Senang (ABS)'.
Muhammad Suhaji turut
menghimbau masyarakat Aceh Tamiang agar berhati-hati terhadap calon bupati yang
memiliki isteri yang suka mengatur suami secara sembarangan. Pasalnya, isteri
yang tipe begituan terindikasi suka ikut campur terhadap tugas suami secara
berlebihan. Bahkan diduga kuat berani berlagak seperti seorang bupati.
"Istri tipe begituan
juga terindikasi kerap lupa daratan dan ditengarai mudah mabuk kekuasaan,
sehingga memunculkan kesan berani berbuat apa saja, seakan-akan Pemkab Aceh
Tamiang adalah perusahaan pribadi-nya yang dianggap tidak diatur oleh berbagai
regulasi," imbuhnya.
Bahayanya lagi, terang
Suhaji, jika Pemkab Tamiang dipimpin oleh seorang bupati yang suka diatur oleh
isteri maka berbagai keputusan penting yang seharusnya dieksekusi oleh bupati,
ditengarai akan sering diambil alih oleh sang isteri. Seperti halnya orang yang
ingin mendapat jabatan, harus terlebih dahulu mendekati istri bupati untuk
direkomendasikan kepada bupati.
Alhasil, bupati yang
dipilih rakyat dengan harapan dapat membawa Aceh Tamiang lebih maju, tidak bisa
menempatkan pejabat profesional sesuai dengan semboyan 'the right man on the
right place' (orang yang tepat pada jabatan yang tepat) karena hanya menurut
perintah sang istri.
"Oleh karenanya, kita
harus ingat tentang petuah yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh adat,
Mukim Amir Puteh pada saat acara diskusi publik yang digelar oleh DPD Partai
NasDem Aceh Tamiang, bertajuk "Tamiang Mencari Pemimpin", pada
tanggal 19 April 2016 lalu, bahwa pemimpin (bupati) Aceh Tamiang ke depan
janganlah sosok yang takut isteri atau berada di bawah ketiak isteri. Percaya
dan yakinlah bahwa sistem tata kelola Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang akan
amburadhul jika kita memberikan kepercayaan kepada calon bupati yang memiliki
istri berlagak seperti bupati," pungkas Muhammad Suhaji.[Zf]
