Mahasiswa AMPD Demo DPRA Desak Kemendagri Lantik M. Saleh

BANDA ACEH -  Ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (9/11/2016).

Koordinator aksi Saidi Hasan menyatakan kepedulian mahasiswa terhadap keberlangsungan demokrasi birokrasi di Aceh masih ada yang ditunggangi, sehingga membangkitkan aksi mahasiswa peduli demokrasi untuk menyikapi kasus birokrasi Pemerintah Aceh  yang mempermainkan dan mengulur-ngulur masa pelantikan  M. Saleh sebagai Wakil Ketua DPRA.

Mahasiswa menuding ada kepentingan kelompok tertentu dan tidak konsistennya Pemerintah Aceh dalam menjawab berbagai persoalan sekarang ini akan menyebabkan retaknya hubungan diplomasi Pemerintah dan masyrakat sebagai imbas dari kepentingan politik kelompok.

Mahasiswa menganggap Anggota DPR Aceh Fraksi Golkar, M. Saleh sebagai korban kepentingan parlemen dan eksekutif untuk mendeskreditkan kedudukan M. Saleh yang seharusnya menjadi Wakil Ketua DPRA yang kemudian dikembalikan pada status anggota biasa.

Padahal M. Saleh sudah berdasarkan usulan dan putusan DPD I Golkar Aceh dan DPP Golkar bahwa Sulaiman Abda sudah dicopot dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRA dengan digantikan M. Saleh.

Legislatif Aceh sudah dua kali melakukan paripurna untuk menetapkan M. Saleh sebagai Wakil Ketua DPRA namun tak kunjung dilantik. Mahasiswa menuding Sulaiman Abda memanfaatkan konflik internal Partai Golkar lewat gubernur masa Zaini Abdullah dengan meminta berbagai kepentingan pada Gubernur Aceh.

Bahkan DPRA telah melakukan paripurna ke-2 dan memberhentikan Sulaiman Abda sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Mirisnya, Sulaiman Abda masih menggunakan fasilitasnya sebagai Wakil Ketua DPRA selama 11 bulan, dengan tudingan dari AMPD.

Mahasiswa menganggap Pemerintah Aceh telah melakukan intervensi kepada M. Saleh selaku Wakil Ketua DPRA pengganti Sulaiman Abda yang tak kunjung dilantik.

AMPD menilai Pemerintah Aceh bobrok karena membiarkan kekosongan posisi Wakil Ketua DPRA, dan tidak konsistennya DPRA dalam menindaklanjuti hasil rapat paripurna dinilai mahasiswa telah mencoreng harkat dan martabat DPRA, dan terkesan dibiarkan tanpa ada masalah.

Menurut mahasiswa, gubernur hanya membuat surat pengantar untuk meneruskan usulan ketua DPRA  kepada Kemendagri untuk pengesahan. Gubernur Aceh dianggap mahasiswa telah membiarkan kasus ini berlarut serta hanya meminta penjelasan kembali pada Kemendagri. Ini menandakan wewenang yang dipakai Gubernur Aceh dalam kasus ini melebihi kewenangannya sebagai eksekutif di Aceh.

“Tidak ada pengecualian bagi DPD-1 Partai Golkar, Pimpinan DPD-1 Golkar Aceh T. Nurlif juga terkesan tidak mau menyelesaikan kasus ini secara internal,” tegas Mahasiswa.

Pimpinan DPD-1 Golkar tidak konsisten dalam meneruskan surat usulan  pergantian ke DPP Partai Golkar secara cepat dan tegas. Disini juga terkesan ada kepentingan tertentu yang diutamakan. Menurut mahasiswa, pengurus Partai Golkar juga dinilai bobrok dalam menjaga konsistensinya telah mencoreng kewibawaan partai di mata masyarakat.

Pantauan LintasAtjeh.com lebih kurang seratus para pendemo AMPD di gedung DPRA berlangsung orasi tertib dan dikawal oleh puluhan kepolisian dan Satpol PP untuk keamanan di gedung DPRA.[DW]