ACEH TAMIANG - Terkait keinginan pengibaran bendera oleh legislatif yang disampaikan kepada Wakil Gubernur Nova Iriansyah dalam Rapat Paripurna DPRA, Selasa (31/10/2017) menuai banyak kecaman karena dianggap tidaklah tepat.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly pada awak media. Menurutnya tindakan itu tidaklah tepat dilakukan pada momen yang tidak tepat pula.
Terlebih menurutnya, persoalan bendera selalu saja dijadikan komoditi politik oleh kelompok tertentu saja tanpa berfikir pada prioritas pembangunan kesejahteraan masyarakat yang lebih signifikan.
"Hendaknya pihak legislatif terus melakukan upaya yang mendukung percepatan program kerja gubernur saat ini yang kita nilai sangat mumpuni untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aceh," ujar Sayed.
Karena persoalan Aceh hari ini, lanjut dia, tidak boleh terfokus hanya pada soal bendera saja dan sepertinya ada upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik bahwa tanpa bendera Aceh tidak akan sejahtera, ataupun kalau sudah ada bendera itu Aceh dapat langsung disulap sim salabim akan jadi super power.
"Kami sangat berkeyakinan tidak sampai separuh dari masyarakat Aceh yang butuh dengan bendera," tandasnya.
Dijelaskan dia, masyarakat Aceh butuh sandang pangan dan bentuk kesejahteraan lainnya dan jikalau unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka bendera adalah tujuan selanjutnya. Pun demikian, pemimpin Aceh saat ini tidak boleh melupakan sejarah, sejarah besar bangsa Aceh yang telah diwariskan oleh Sultan Iskandar Muda dengan simbol kejayaan tersemat lewat bendera Alam Peudeung yang sudah sepatutnya dilestarikan sebagai bendera Nanggroe Aceh Darussalam.
Sementara itu, salah seorang eks kombatan GAM wilayah Tamiang, Abdul Mukti alias si Teh juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya saat ini pihak legislatif agar lebih fokus memikirkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program kerja pemerintahan Irwandi-Nova.
"Bendera perlu sebagai identitas daerah, namun yang paling penting lagi pada saat ini adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga angka kemiskinan di Aceh dapat menurun," tukasnya.[*]
