LANGSA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Langsa menggelar Rapat Koordinasi dengan Stakeholder untuk menyukseskan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang.
Kegiatan yang bertemakan "Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu" dilaksanakan di Aula Hotel Harmoni, Jalan Ahmad Yani, Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Sabtu (23/12/2017).
Ketua Panwaslu Kota Langsa, Muhammad Khoiri, M.Pem.I dalam sambutannya menyampaikan, Panwaslu dalam tinjauan historis adalah Lembaga Pengawas Pemilu lahir dari dinamika politik penyelenggara pemilu di Indonesia selama rezim orde baru berkuasa, pada pemilu pertama tahun 1971 dibentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 1970 dibawah naungan Departemen Dalam Negeri.
"Untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu juga diperkuat dengan lembaga pengawas pemilu dan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2003 dibentuklah lembaga pengawas pemilu yang bersifat adhoc dan terpisah dari KPU," jelasnya.
Lanjut Khoiri, lembaga ini diperkuat kembali dengan UU 22 Tahun 2007 dibentuklah lembaga tetap yang dinamakan Bawaslu. Selanjutnya DPR mengusulkan Lembaga Pengawas Pemilu diperkuat untuk memberikan contoh efektif terhadap penyelenggaraan pemilu. Panwaslu yang semula bersifat sementara dikembangkan menjadi Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi.
Khoiri juga menyampaikan bahwa Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh semua pihak yaitu Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan seluruh Stakeholder khususnya di Kota Langsa.
"Karena Pemilu bukan milik KPU/KIP dan bukan milik Bawaslu, tapi Pemilu adalah proses demokrasi dan milik semua warga Indonesia," tutupnya.
Sementara itu, Julian Rahman, SH yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Langsa R. Ika Haikal, SH, MH menyampaikan kepada semua stockholder untuk melakukan koordinasi, persiapan dan pelaksanaan secara intensif untuk mewujudkan pemilu yang aman demokratis jujur dan adil.
"Dengan koordinasi semua pihak dalam pengawasan Pemilu, kita mengharapkan pelaksanaan pemilu 2019 mendatang dapat berjalan aman dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran," pungkasnya.[Sm]