LANGSA - KONI Kota Langsa diduga telah mengangkangi undang-undang dan surat edaran Mendagri, dimana terjadi rangkap jabatan oleh pejabat fungsional dan struktural serta anggota DPRK Langsa yang secara tegas dilarang. Kasus ini sempat diberitakan oleh beberapa media terkait dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.
"Terkait hal itu, LSM Gadjah Puteh meminta pada aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk dapat menindaklanjuti menurut hukum yang berlaku," demikian ditegaskan Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh dalam rilisnya, Sabtu (23/12/2017).
Menurutnya, hal ini dianggap perlu untuk segera dilakukan oleh karena pelanggaran hukum tersebut mengakibatkan adanya penyalahgunaan uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang telah digunakan oleh mereka yang tidak berhak.
Masih kata Sayed, adanya beberapa anggota DPRK dan pejabat yang sebenarnya dilarang menjadi pengurus namun telah ditetapkan sebagai pengurus oleh tim formatur pembentukan yang diketuai M. Zulfri yang juga Ketua Umum KONI Langsa saat ini.
"Disisi lain, bahwa hal ini juga terjadi pada periode 5 tahun sebelumnya, tentunya sudah sangat banyak uang rakyat sudah salah pemanfaatannya yang tentu juga perlu diperiksa," terang Sayed.
Kata Sayed, KONI Kota Langsa mendapatkan anggaran yang tidak sedikit pada setiap tahun berjalan yang selama ini kurang mendapat pengawasan oleh pihak berwenang.
"Kami harap agar kasus ini segera ditindaklanjuti dan kemudian dibuka ke publik. Sehingga proses hukumnya terang dan dapat diketahui oleh publik, untuk kemudian menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah selain sebagai bukti nyata kita semua berkomitmen memberantas korupsi," tegas Sayed.
Sementara itu, Ketua KONI Langsa, M. Zulfri ketika dikonfirmasi oleh wartawan melalui handphonenya mengatakan bahwa dirinya berada di sebuah rumah sakit mendampingi orang tuanya. Ketika diminta waktu sejenak untuk konfirmasi oleh wartawan, ianya langsung memutuskan sambungan telpon tanpa basa-basi.[*]
