ABDYA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Sira Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Saharuddin mendesak Bupati Akmal Ibrahim untuk segera mengumumkan hasil tes tenaga kontrak yang telah dilakukan oleh pemkab beberapa waktu lalu.
Menurut Sahar, tindakan pemberhentian tenaga kontrak oleh Bupati Akmal Ibrahim merupakan tindakan yang salah kaprah dan membuat kesedihan bagi tenaga kontrak yang diberhentikan. Kegelisahan ini berlanjut bagi mereka yang sudah mengikuti tes sebagai tenaga kontrak.
"Dulu zaman Bupati Jufri Hasanuddin memimpin Abdya, bisa menerima tenaga kontrak sebanyak 3.000 orang untuk dipekerjakan di berbagai instansi pemerintah Abdya. Padahal pada yang sama Mendagri mengeluarkan surat edaran tentang pemberhentian tenaga honorer," sebut Saharuddin melalui rilisnya yang diterima LintasAtjeh.com, Senin (24/04/2018).
Namun, lanjut Sahar, setelah pergantian bupati, tenaga kontrak semuanya dirumahkan. Baru beberapa bulan lalu Pemerintah Abdya membuka tes kembali penerimaan tenaga kontrak sebanyak 1500 dan hingga saat ini belum diumumkan keseluruhan. Hanya diumumkan beberapa instansi saja, seperti Rumah Sakit Tgk. Peukan, Damkar, sopir dan juru masak.
"Itukan 300 orang baru, tetapi yang lainnya sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Abdya kapan akan diumumkan," kata Sahar bernada protes.
Sambung Sahar lagi, kebijakan pemberhentian tenaga kontrak yang dilakukan Bupati Akmal Ibrahim, haruslah memperhatikan berbagai aspek. Terutama aspek dunia kerja dan kesejahteraan masyarakat, akibat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Ini akan berdampak pada tingkat pemenuhan kesejahteraan bagi keluarga yang diberhentikan.
"Pemberhentian tenaga kontrak secara massal oleh Bupati Akmal ini, dalam pandangan kami berpotensi adanya pelanggaran HAM. Kami sedang melakukan kajian hukum dalam masalah ini," ujar Sahar.
Sahar juga menambahkan, dari jumlah penerimaan tenaga kontrak sekarang ini, jelas sekali di Abdya tidak ada peningkatan. Bahkan cenderung bergerak sangat jauh pada kemunduran, harusnya pemkab mempersiapkan langkah alternatif dari tindkan pemberhentian tenaga kontrak ini. Jangan hanya bisa melakukan PHK massal yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran secara tajam di Abdya.
"Kami sangat khawatir jika Abdya akan menjadi daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, apalagi dengan wacana pemerintah yang ingin menolak perpanjangan HGU PT CA dan pencabutan izin Pabrik Ie Dikila, sudah pasti akan pengangguran semakin meningkat," demikian ungkap Sahar.[Adi S]
