BANDA ACEH - Lima puluhan mantan kombatan yang tergabung dalam GAM Oposisi mengeluarkan pernyataan sikap dan menyerukan Pilpres dan Pileg damai, bebas intervensi dan intimidasi di Aceh.
Hal ini diungkapkan saat konferensi pers oleh Presidium FGMA/GAM Oposisi Tgk. Sufaini Usman Syekhy didampingi Tgk. Ridwan Abdullah, Tgk. Munir alias Abu Rimung Daya serta mantan kombatan yang tergabung dalam GAM Oposisi, Kamis (26/09/2018), di Lampineung Kupi Jln. Panglima Nyak Makam Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
Dalam keterangan persnya, Tgk. Sufaini Syekhy kepada media mengatakan kondisi 13 tahun perdamaian Aceh namun belum ada penyelesaian persoalan Aceh secara menyeluruh. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian tentang persoalan Aceh yang bermartabat, makanya GAM Oposisi lahir untuk mengontrol atas pelaksanaan MoU Helsinki.
"GAM Oposisi ini lahir bukan dari kalangan GAM yang bernaung dalam partai politik, tetapi lahir karena hasil perdamaian Aceh yang belum bisa dinikmati secara menyeluruh dan justru hanya dimanfaatkan oleh segelintir kelompok kepentingan. GAM Oposisi lahir bukan untuk melawan pemerintah atau aparat keamanan, juga tidak pernah menyerukan untuk mengangkat senjata kembali. GAM Oposisi lahir murni untuk mengawal MoU Helsinki yang belum direalisasikan," tegas Tgk. Sufaini Syekhy.
Ia juga membeberkan, sejauh ini tidak ada elit pimpinan yang memikirkan nasib masyarakat Aceh khususnya bagi para mantan kombatan GAM. Jangan menyatakan diri sebagai Panglima GAM jika itu hanya menguntungkan diri sendiri. Di dalam MoU Helsinki disebutkan jumlah anggota GAM hanya 3.000 orang. Maka pihaknya menegaskan dan menyatakan diluar 3.000 anggota GAM yang disebutkan di dalam MoU Helsinki, selebihnya merupakan gabungan GAM Oposisi.
"Sebagian GAM yang ada dalam politik, adalah GAM yang mengambil keuntungan dalam perjanjian damai Aceh. Maka dari itu Pemerintah harus mengetahui terkait persoalan yang masih terjadi Aceh saat ini," sebutnya.
Syekhy juga menyinggung soal penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK yang sebenarnya tidak berhak masuk ke Aceh. Karena di dalam point MoU Helsinki sudah tertuang terkait kebijakan dan persoalan yang terjadi di pemerintahan Aceh harus diselesaikan di tingkat Aceh.
"Kami menilai penangkapan Irwandi Yusuf adalah illegal karena Irwandi juga pimpinan GAM, maka KPK harus segera menyelesaikan persoalan Irwandi," tegas Syekhy.
Selanjutnya Tgk Syekhy menyampaikan sikap GAM Oposisi memasuki tahapan Pilpres dan Pileg 2019. GAM Oposisi tidak menolak Pemilu dan tidak memboikot Pemilu, karena sudah ada satu perjanjian dalam perdamaian dan tidak mungkin pihaknya untuk melawan hukum. "Karena ketika kita boikot Pemilu atau golput akan melahirkan kemudaratan bagi Aceh. Jangan sampai Aceh terjadi konflik seperti zaman rezim Soeharto, karena awalnya konflik di Aceh pasca kemerdekaan terjadi di kepemimpinan Soeharto. Maka pilihlah Presiden yang dapat menjaga perdamaian Aceh dan Presiden yang tidak melahirkan konflik baru bagi Aceh," himbaunya.
Selain itu, masih kata dia, GAM Oposisi akan membuat list daftar caleg yang layak dipilih dan termasuk calon Presiden yang layak dipilih. Dimana nantinya GAM Opopsi akan datang ke seluruh wilayah di Aceh untuk mensosialisasikan kepada masyarakat siapa yang layak untuk kita pilih demi kesejahteraan Aceh kedepan.
"Siapapun presiden kedepan yang terpenting Aceh bisa damai dan jangan menciptakan konflik. Karena itu, GAM Oposisi berkomitmen untuk terus menjaga perdamaian Aceh," demikian tandas Tgk. Syekhy.[DA/Red]
