SURABAYA - Warga Surabaya bersama-sama dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat menggelar demo menuntut transparansi 'Perkara Insiden Surabaya Membara', yang menewaskan 3 warga dan belasan luka-luka pada 09 November 2018 lalu.
Adapun agenda aksi diawali dengan penyerahan Pengaduan Masyarakat (dumas) ke Polrestabes Surabaya, yang diterima baik oleh Wakapolrestabes Surabaya. Kemudian, dilanjutkan ke DPRD Provinsi Jawa Timur dan diakhiri dengan renungan di bawah viaduk.
"Kami mendukung pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Surabaya agar mengusut tuntas perkara insiden Surabaya membara dan lebih proaktif. Kami juga menuntut supaya Kapolrestabes Surabaya mundur dari jabatannya, apabila tidak dapat menangani," ucap orator aksi Cak Yanto, di depan Mapolrestabes, Jum'at (16/11/2018) sekira pukul 13.30 WIB.
Berikut isi dumas yang diserahkan ke Polrestabes Surabaya:
1. Bahwa penyelenggaraan kegiatan besar setiap tahunnya dipadati oleh sebagian besar warga Surabaya maupun dari daerah lain. Seharusnya ada antisipatif secara komprehensif, jika terdapat hal-hal di luar perhitungan pihak penyelenggara/panitia;
2. Bahwa adanya pengakuan dari ketua panitia penyelenggara ini dengan tidak ada izin acara/belum mengajukan perijinan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa event besar ini, tentu membutuhkan pendanaan yang sangat besar, baik dari pihak sponsor (kalau ada) maupun yang utama dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang secara kelembagaan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Timur;
4. Bahwa berapa pun dana yang dikucurkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, haruslah melalui mekanisme yang dipersyaratkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui tim khusus/UPTD yang menangani acara ini. Mengingat menggunakan uang rakyat/APBD Jawa Timur;
5. Bahwa penggunaan APBD Provinsi Jawa Timur apa telah dianggarkan pada APBD Tahun 2017 ataukah melalui APBD-P Tahun 2018, mengingat penggunaan dana ini wajib jelas pertanggungjawabannya;
6. Bahwa kemudian ternyata pengakuan ketua panitia penyelenggara pada media mengakui belum mengantongi ijin dari pihak keamanan/kepolisian. Maka sudah sangat jelas, baik mekanisme penggunaan APBD Jawa Timur ini patut diduga ada penyimpangan, karena ijin acara dengan event besar ini adalah salah satu syarat mutlak penggunaan dana tersebut;
7. Bahwa seharusnya panitia penyelenggara wajib berkoordinasi dengan UPTD di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti misalnya Damkar, Dinas Kesehatan, serta lainnya. Ini adalah sebagai sarana prefentif yang komprehensif untuk mengantisipasi secara cepat dan tepat jika terdapat hal-hal di luar perkiraan panitia penyelenggara. Bahkan pengalihan penggunaan pemakai jalan pun, wajib dikoordinasikan, baik dengan aparat kepolisian maupun Dinas Perhubungan serta Polisi Pamong Praja;
8. Bahwa kemudian terjadi insiden berdarah beberapa waktu yang lalu adalah membuktikan, selain kinerja panitia serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang turut terlibat di dalamnya, sungguh-sungguh amat pedih, yang menunjukkan amburadulnya mekanisme pelaksanaan acara besar yang khidmat dan heroik kebanggaan arek-arek Suroboyo.
Sementara itu, Udin Sakera yang turut di dalam aksi membeberkan, jika ada 2 korban dari insiden berdarah yang hingga saat ini belum menerima santunan dari Pemerintah. Sehingga semua biaya perawatan ditanggung sendiri.
"Kami terima aduan dari 2 korban yang belum menerima Santunan. Kebohongan seperti ini yang akan kami Bongkar," ujarnya.
Selain memberikan santunan, pemerintah harus turun langsung dan melihat korbannya. Apalagi korban yang mengalami patah kaki, bagaimana korban melanjutkan masa depannya.
"Kami akan mengawal terus keseriusan polisi dalam mengusut perkara ini dan berharap mengawal Santunan yang diberikan Pemerintah kepada korban. Kami juga akan membuka pengaduan masyarakat terkait Insiden Berdarah ini. Jadi, kalau ada masyarakat yang belum terima santunan atau keluhan lain dari perkara tersebut, akan kami tampung, " tegas Udin Sakera.[Bas/Red]
