ACEH TIMUR - Sejumlah eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersama korban konflik menuntut sang pemangku Wali Nanggroe (WN) Aceh Malik Mahmud Al Haytar mundur dari jabatannya. Mereka juga meminta petinggi KPA/PA Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf penuhi janji politik masa kampanye pilkada 2012.
Desakan itu disebutkan sebagai aksi protes terhadap pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud yang dianggap tidak layak menduduki jabatan tersebut dan mereka menilai sang pemangku tidak memiliki fungsi bagi keutuhan Aceh saat ini.
Sedikitnya, sekitar dua puluhan massa yang digerakkan oleh mantan petinggi GAM Aceh Timur Tgk. Ahmad Radak berkumpul di Karona, Lhok Nibong, Pante Bidari, Aceh Timur, Jum'at (07/12/2018).
Mereka mengibarkan dan memasang spanduk-spanduk berisikan imbauan serta berisi desakan yang menuntut lima mantan petinggi GAM yang terlibat politik mundur dan meninggalkan jabatan mereka masing-masing.
Kepada LintasAtjeh.com Tgk. Ahmad Radak mengatakan, sebanyak 100 lembar spanduk berisi imbauan ini akan dibentang di kawasan khalayak umum seluruh Aceh. Sementara 400 lembar lainnya sedang dalam proses percetakan. Longstart pemasangan spanduk ini dilakukan di Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur.
“Kami dari mantan kombatan GAM telah menyiapkan 500 spanduk yang akan kami pasang seluruh penjuru Aceh. Kami bersama para janda, yatim piatu dan korban konflik Aceh lainnya menuntut petinggi KPA/PA bertanggung jawab terhadap kesehjahteraan kami, mereka juga harus mundur dari jabatannya masing-masing,” terang Tgk. Ahmad Radak.
Lima mantan petinggi GAM, katanya, yang kini mengisi posisi kursial politik Aceh, antara lain Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Mualem) mantan Gubernur Aceh, Kamaruddin alias Abu Radak dan Hasan Sabon serta barisan mereka lainnya turut di desak mundur dari jabatan mereka.
“Kami menuntut Malik Mahmud meninggalkan tahta Wali Nanggroe. Ia tidak pantas memangku jabatan sakral tersebut, karena dia telah menipu kami para kombatan GAM selama ini, dan dia tidak ada kepentingan untuk Aceh sama sekali,” kata Ahmad Radak kepada LintasAtjeh.com saat pemasangan spanduk tersebut berlangsung.
Sementra itu, kepada mantan pejabat Gubernur Aceh dan Wakilnya masa periode 2012-2017 yaitu pemerintah Zikir meminta realisasi janjinya yang menurut mereka, sejumlah dana kepentingan kesejahteraan Kombatan GAM seluruh Aceh telah disalurkan untuk mereka. Namun merurut mereka nihil.
“Dana sebesar Rp.650 M yang diperuntukkan kepada mantan kombatan dikemanakan selama ini. Kami mengetahui dana yang sangat besar itu, dan seharusnya telah memakmurkan kehidupan eks kombatan saat ini. Namun, hari ini kehidupan mereka jauh lebih terpuruk, mereka tidak pernah menerima dana tersebut,” jelas Ahmad Radak.
“Kami menuntut, realisasi dana Rp.1 juta/KK itu terpenuhi. Pemerintah bersama aparat penegakan hukum juga KPK harus mengusut alokasi dana tersebut. Dan juga dana bantuan beasiswa yang telah dihabiskan oleh DPRA juga jangan dibungkam,” lanjutnya tegas.
Amatan LintasAtjeh.com, Tgk. Ahmad Radak didampingi oleh Tgk. Muhammad yang akrab disapa Amad Boh Idoeng yang juga Eks GAM dan belasan mantan kombatan GAM lainnya sedang memasang spanduk yang bersangkutan. Mereka menyatakan dirinya sebagai Aliansi Pembaharuan Nanggroe Aceh.
“Kami akan memasang 500 spanduk, dalam beberapa waktu ini. Kami akan memasangnya di Aceh Timur, Tamieng, Langsa, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Sigli dan Banda Aceh sebanyak 100 lembar, yang lain menyusul,” terangnya.
Selain memasang spanduk, mereka juga mengharapkan respon dari pemerintah atas desakan ini.
"Kami tegaskan apabila desakan tersebut tidak terespon dengan baik dirinya mengaku siap menurunkan massa untuk mendemo istana Wali Wanggroe dan pusat pemerintahan Aceh," pungkas Tgk. Ahmad Radak.[TIM]
