ACEH TAMIANG - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh mengendus adanya dugaan korupsi senilai puluhan miliar rupiah terhadap paket proyek tender pengadaan komputer untuk persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 tingkat SMP se-Aceh.
Indikasi kasus Tipikor itu dilaporkan ke Polisi Daerah (Polda) Aceh, pada Jumat (28/12), diterima oleh petugas Sekretariat Umum (Setum), Brigadir Fandi, dengan Nomor Agenda SET: 913/D/XII/2018.
Diketahui, ratusan unit komputer persiapan UNBK ini telah disalurkan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di hampir seluruh kabupaten/kota se Aceh termasuk sekolah di Aceh Tamiang yang menerima pengadaan komputer terbanyak.
Perangkat lunak UNBK ini diduga spesifikasi-nya rendah, sehingga berpotensi cepat rusak. Komputer yang dikirim oleh rekanan juga tidak sesuai dengan usulan spesifiksi komputer yang diminta Dinas Pendidikan Atam.
"Aceh Tamiang akan kami jadikan pintu masuk untuk membongkar kecurangan mark up ini. Karena bukan tidak mungkin praktik permainan spesifikasi pengadaan komputer juga terjadi di kabupaten/kota se Provinsi Aceh yang nilainya sangat fantastis mencapai puluhan miliar rupiah," tandas Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Said Zahirsyah Al Mahdaly dalam siaran pers-nya yang diterima awak media, Senin (31/12/2018).
Berdasarkan data yang diperoleh LSM GP, sebelumnya Disdikbud Aceh Tamiang melalui suratnya Nomor : 422.1/D2/1558 pada tanggal 16 April 2018 telah mengajukan usulan spek komputer dengan merek Lenovo AIO V310z (Core i5-7400 4GB ITB Win 10 Pro). Usulan ini sehubungan adanya pengadaan komputer FC All In One pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk SMP di Disdikbud Aceh Tamiang bersumber dari dana Otsus 2018. Sementara, barang yang dikirim oleh rekanan pemenang tender ternyata berbeda merek dan spesifikasinya.
"Dari penelusuran kami ke SMP di Aceh Tamiang, barang yang dikirim ke Aceh Tamiang adalah komputer model Veriton Z4640G merek Acer Gen Intel core i3 processor 7100.Harga komputer ini sudah kami cekhanya berkisar Rp 6-7 juta/unit," ungkapnya.
Gadjah Puteh juga telah mendapatkan harga pembanding dari distributor yang sama di Jakarta yakni, PT. ACER Indonesia |Commercial Business Divisiondengan tipe komputer VZ4640 DOS : VZ4640 / Core i3-7100 / 4GB DDR4 / 1TB HDD / DVDRW / WiFi 802.11 ac/b/g/n+BT / USB Keyboard+Mouse / DOS @: IDR 7,500,000,- inc vat, price valid until September 2018, min qty 500 units,FOB JKT, indent 8-10 weeks.
Berikutnya komputer tipe VZ4640 Win10Pro Edu (khusus pendidikan): VZ4640 / Core i3-7100 / 4GB DDR4 / 1TB HDD / DVDRW / WiFi 802.11 ac/b/g/n+BT / USB Keyboard+Mouse / Win10Pro Edu@: IDR 8,250,000,- inc vat, price valid until September 2018, min qty 500 units,FOB JKT, indent 8-10 weeks.
"Dalam spek berita acara serah terima barang dengan pihak sekolah, seharusnya pihak pertama/rekanan dari PT Surya Digital Makmur membeli komputer seharga Rp 13 juta/unit. Tapi faktanya komputer yang dibeli seharga Rp 7.500.000/unit. Artinya pemborong proyek ini diduga telah melakukan mark up harga dan mengambil keuntungannya separuh sendiri," bebernya.
Menurut Said, kabupaten AcehTamiang yang paling besar mendapatkan pengadaan komputer yaitu sebanyak 680 unit dengan anggaran sekitar Rp 8,9 miliar. Sedangkan untuk seluruh kabupaten/kota se Provinsi Aceh anggarannya mencapai Rp 83 miliar.
Dikatakan, sedikitnya ada 34 sekolah tingkat SMP di Aceh Tamiang yang menerima bantuan komputer tersebut. Masing-masing sekolah menerima 20 unit. Pengadaan komputer ini untuk pemerataan UNBK di Aceh Tamiang yang masih kekurangan.
Namun yang bikin janggal, kata Direktur Gadjah Puteh ini, seluruh komputer tersebut tidak dikirim ke dinas, tapi oleh distributor rekanan pelaksana dititipkan di sebuah ruko di kawasan Desa Johar, Kecamatan Karang Baru. Sehingga mekanisme penyaluran komputer dengan cara dijemput oleh Kepala SMP masing-masing yang dikoordinir oleh Ketua MKKS khusus SMP se-Aceh Tamiang atas nama Ayub.
Ironisnya lagi, beber Said saat serah terima barang, tidak dilakukan pengecekan oleh pihak Disdikbud Aceh Tamiang, sehingga kalau komputer tidak sesuai spesifikasi dapat ditolak.
"Padahal SMP sebagai pihak kedua sasaran penerima bantuan. Sayangnya, sebagai penerima manfaat, pihak sekolah tidak mengetahui komputer yang diterima bisa jadi barang KW, karena tidak ada rekomendasi oleh dinas," kata dia.
Dipaparkannya, rekanan, PPTK dan tim PHO paket pengadaan komputer ini semuanya dari provinsi, tidak melibatkan Dinas Pendidikan Aceh Tamiang. "Meski Dinas Pendidikan Aceh Tamiang tidak dilibatkan pada proyek ini, seyogianya fungsi dinas selaku pihak yang mengusulkan komputer, minimal melakukan pengecekan dan merekomendasikan barang untuk dimasukkan ke sekolah, agar tidak seperti membeli kucing dalam karung," demikian pungkas Said.[*/Red]
