ABDYA - Koordinator Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (Kompak) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Saharuddin menilai Pemerintah Abdya terkesan tidak serius dengan dunia pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut bisa dilihat dari sikap dan tanggapan pemerintah terhadap nasib mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah hampir dua tahun tidak diwisudakan, sebut Koordinator Kompak, Saharuddin kepada LintasAtjeh.com, Kamis (06/12/2018) di Blangpidie.
Dijelaskan, kampus AKN ini bukan yang pertama kalinya melaksana proses wisuda. Namun juga pernah melaksanakan sidang senat terbuka wisuda perdana PDD Politeknik Pertanian Negeri Paya Kumbuh AKN Abdya pada tahun 2016 lalu.
Selain hal itu, Pemerintah Daerah Abdya periode lalu juga sempat memberikan reward kepada dua mahasiswa yang mendapat predikat terbaik untuk berangkat ketanah suci.
"Mengapa pemerintah sekarang kurang respect terhadap kelangsungan AKN, ada apa ??," tanya Saharuddin.
Dia menyayangkan, jika kampus tersebut masih ada beberapa jurusan di AKN Abdya tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Ini kan menjadi hal yang sangat fatal.
"Kita berharap pihak kampus tidak bermain-main disitu," ujar Sahar.
Koordinator Kompak Abdya tersebut juga mengingatkan pengurus Kampus AKN, kalau memang tidak mampu lebih baik jangan paksakan diri. Karena ini menyangkut dengan nasib anak negeri, kuliah itu bukan cuma menghabiskan waktu sehari dua hari, tapi bertahun-tahun dan juga mengeluarkan biaya.
"Kalau memang Pemda Abdya tidak bisa mendatangkan perguruan tinggi yang baru di Abdya. kami mohon, tolong lah hargai perjuang Almarhum Tgk. Yusrizal Razali (mantan Wakil Bupati Abdya 2012-2017). Karena adanya kampus AKN ini di Abdya, itu berkat usaha dan perjuangan beliau," ungkap Saharuddin.
Tidak hanya Pemkab, Saharuddin juga berharap DPRK Abdya, jangan seperti penjaga kebun. Disaat tanamannya sudah hampir habis, baru teringat kalau hama telah masuk dan memakan tanaman.
"Tolonglah gunakan kewenangan dan amanah yang di berikan kepada bapak/ibu untuk kepentingan semua," pintanya.
Saharuddin, mempertanyakan soal pelayanan kesehatan yang dianggapnya masih belum maksimal karena disana sini masih ditemukan hal-hal kecil tetapi penting tidak berfungsi dengan semestinya.
Sebut saja seperti air, lampu, kipas angin dan hal lain yang menyangkut kenyamanan pasien tidak semua bisa digunakan. Belum lagi perkaragan rumah sakit yang terkesan dibiarkan berlubang sejak lama, ini tidak boleh dibayarkan.
Bagaimana kalau ada pasien yang hendak melahirkan?, tanya Sahar, melewati jalan itu saja pasien yang mau melahirkan bisa tidak sampai keruangan IGD karena jalannya begitu.
Keprihatinan Koordinator Kompak Abdya ini tidak hanya di RSUTP. Namun sejumlah puskesmas tidak luput dari perhatiannya, misalkan saja yang sering dibicarakan masyarakat Babahrot keberadaan rumah sakit disana belum mampu melayani masyarakat secara prima.
"Kami sangat berharap Pemkab benar-benar serius memperhatikan dunia pendidikan dan kesehatan tanpa harus meninggalkan program yang sedang digalakkan," demikian kata Saharuddin.[Adi S]
