BANDA ACEH - Serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo di Aceh pada masa akhir kekuasaan serta menghadapi Pilpres 2019 penuh nuansa politik pencitraan.
Hal ini diungkapkan Sekjen Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Aceh, Marzuki AR atau yang akrab disapa Wien Rimba Raya kepada LintasAtjeh.com, Sabtu (14/12/2018).
Menurut dia, selaku presiden tak pantas menggunakan sarana ibadah dan hamba Allah, jamaah Jum'at dijadikan ladang kampanye terselubung penyerahan surat wakaf.
"Sebenarnya itu tugas pendelegasiannya bisa dilakukan pejabat setingkat kepala badan pertanahan, camat ataupun keucik," ungkapnya.
Lanjutnya, seyogyanya Presiden Jokowi menyerahkan pengembalian surat kepemilikan tanah di Leuser kepada masyarakat Alas Aceh Tenggara yang selama ini dikuasai asing.
"Mobilisasi besar-besaran dan pertemuan seluruh aparat gampong, tokoh masyarakat, bahkan seluruh perangkap SKPA dan ulama dengan alasan sosialisasi dan silaturrahmi dengan menggunakan dana pemerintah di akhir masa kekuasaan sungguh aneh. Kenapa tidak dipertengahan atau awal tahun sosialisasi?" tanya Wien heran.
Kemudian, kata dia, serangkaian janji KEK Arun hampir usai jabatan tidak berjalan. Begitu juga dengan groundbreaking jalan tol yang baru akan dimulai sedangkan di luar Aceh peresmian sudah selesai penggunaan hasil pelaksanaan pekerjaan.
"Tak cukup disitu, organisasi atau elemen pemenangan Jokowi juga ikut menggalang dana ke jajaran SPA di Aceh," sebutnya.
"Kami dari Badan Pemenangan Provinsi Aceh Prabowo Sandi akan mempertanyakan ke Bawaslu Aceh terkait dugaan pelanggaran oleh Calon Presiden Jokowi dengan memanfaatkan kepentingan terselubung kampanye presiden dengan kekuasaannya," tegas Wien Rimba Raya.[DA]
