BANDA ACEH - Ketua Peusaba Aceh Mawardi Usman meminta Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah kegaduhan yang terjadi dalam sebulan terakhir di Aceh.
"Kegaduhan pertama tentang ada upaya penghilangan kekhususan Lembaga Keistimewaan Aceh," ujar Mawardi kepada LintasAtjeh.com, Senin (11/03/2019).
Sedangkan kegaduhan kedua, lanjut Mawardi, adalah banyaknya proyek yang menghilangkan situs sejarah.
Ketua Peusaba Aceh mengatakan hal ini bisa berefek besar dengan kejadian akan terganggunya perdamaian di Aceh.
"Seperti diketahui Tokoh Adat Aceh telah diganti oleh Plt Gubernur dengan tidak sopan dan hormat. Plt yang sombong itu menolak bertemu dengan orang tua yang menjaga adat istiadat di Aceh," kritiknya.
Peusaba mengingatkan rakyat Aceh sudah sangat resah dan kelak akan mencari jalan masing-masing untuk menyelamatkan adat istiadat Aceh.
"Tak terkecuali dengan meminta bantuan masyarakat Internasional yang bisa membuat masalah kian bertambah buruk," tukasnya.
Peusaba memberikan opsi yang rasional dan bermartabat dengan tidak mengganggu perdamaian Aceh. Yakni dengan segera meminta pertanggungjawaban Plt Gubernur Aceh atas kelakuannya.
"Pihak Pusat juga berhak menggantikannya dari jabatannya karena sudah tidak memenuhi syarat memimpin Aceh sebab membuat kegaduhan di Aceh yang baru saja menikmati perdamaian," jelasnya.
Masih kata dia, Plt Gubernur Aceh juga melakukan tindakan tidak sopan kepada orang tua yang menjaga adat istiadat di Aceh.
"Hanya dengan dipecatnya Plt Gubernur Aceh diganti dengan pemimpin lain yang memenuhi syarat sehingga Aceh menjadi negeri Madani akan aman tenteram dan sentosa, gemah ripah loh jinawi.[*/Red]
