0 Wacana Gelar Rapat Geleng Massa Gunakan Dana Desa, Dinilai Tak Tepat - Lintas Atjeh

Search This Blog

Banyak Di Baca

IKUTI VIA EMAIL

PV

Wacana Gelar Rapat Geleng Massa Gunakan Dana Desa, Dinilai Tak Tepat

Share it:
ABDYA - Wacana pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk menyenggarakan rapai geleng massal dengan jumlah peserta sebanyak 2.019 orang itu mendapatkan kritikan dari LSM Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (Kompak). Dia menilai kegiatan yang direncanakan menggunakan anggaran desa itu sangat tidak tepat.

"Kesenian rapai geleng massal dengan jumlah penari sebanyak 2.019 orang dengan menggunakan anggaran sumber dana desa agar dipertimbangkan kembali,” tulis Sahar dalam rilisnya yang diterima LintasAtjeh.com, Jumat (15/03/2019). 

Dia menjelaskan, kegiatan acara seremoniar tersebut disebut-sebut akan menghabiskan anggaran senilai 3.8 miliar yang bersumber dari dana desa. Dengan jumlah 152 desa se-Kabupaten Abdya itu akan diminta anggaran masing-masing desa sebanyak Rp.25 juta. 

“Kita melihat Peraturan Bupati (Perbub) tahun 2019 yang mengatur tentang wacana kegiatan tersebut sangat lucu. Pasalnya, kalau pemerintah kabupaten Abdya menganggap acara tersebut sangat perlu dilaksanakan, kenapa tidak menggunakan APBK saja dan kenapa harus dibebankan ke Dana Desa,” tanyanya.

Selanjutnya, dilihat salah satu tujuan disyahkanya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa adalah untuk memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

“Dalam artiannya bukan untuk menanggung beban Pemerintah Kabupaten, desa masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Saharuddin. 

Dia berharap, pengalokasi dan penggunaan dana desa ditahun 2019 tidak bernasib sama seperti ditahun 2018. Dimana salah satu kegiatan yang dilahirkan dari Perbub menjadi masalah. 

"Terkait program pengadaan ayam KUB di 87 desa dalam Kabupaten Abdya itu terindikadi ada masaalah maka kita laporkan lansung ke KPK, Kementerian Desa dan Satgas Dana Desa dipusat,” demikian ungkap Saharuddin.[Adi S]
Share it:

news

Post A Comment: