ACEH TAMIANG - Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang periode 2017-2022, yang dinahkodai H. Mursil SH, M.Kn, dan H.T. Insyafuddin ST, banyak menuai kritikan dari masyarakat.
Berbagai keputusan ataupun kebijakan duet kepemimpinan yang gigih lontarkan janji bahwa akan seratus persen bersih dan amanah saat kampanye pilkada 2017 kemarin, ditengarai masih sering labrak peraturan perundang-undangan yang ada.
Bahkan diduga kuat berbagai ketimpangan yang terjadi selama ini lamban ditanggapi.
Jikapun tampak adanya upaya penyelesaian, jarang dilaksanakan secara baik dan benar.
Ironisnya lagi, fungsi monitoring yang seharusnya diemban sepenuhnya oleh para wakil rakyat di DPRK Aceh Tamiang, selama ini tampaknya belum berjalan secara maksimal.
Atas dasar itu, dengan berlandaskan Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor: 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Rabu (18/09/2019), puluhan pemuda menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati dan DPRK Aceh Tamiang.
Pantauan LintasAtjeh.com, aksi unjuk rasa para pemuda dan mahasiswa di halaman kantor Bupati Aceh Tamiang dikoordinir oleh Gusmawan Amir, Alhafiz Zulamri, dan Muhammad Suhaji. Saat pengunjuk rasa melakukan orasi, hanya seorang pejabat yang tampak hadir, yakni Asisten I Setdakab setempat, Mix Donal SH.
Dalam orasinya Aji menyampaikan, ada beberapa permasalahan yang mencuat di tengah masyarakat yang terkesan lamban ditanggapi oleh pimpinan daerah, diantaranya adalah:
Pelaksanaan rekayasa jalan di kawasan Kota Kualasimpang terkesan dipaksakan dan berdampak bagi perekonomian masyarakat.
Pembongkaran SD Negeri berdampak pada status siswa/i yang dipindahkan ke sekolah lain, baik secara administrasi dan keberlangsungan hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
Lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tamiang tidak menunjukkan kinerja pendidikan karena diduga lembaga tersebut di isi oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang akademik sehingga diragukan dalam menjalankan tupoksinya.
Pemkab Aceh Tamiang terkesan tidak serius mengurus dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi hingga sampai saat ini Tamiang belum memiliki kampus.
"Dan selanjutnya pelayanan pihak RSUD Aceh Tamiang, sampai hari ini belum menunjukkan perbaikan, sehingga berdampak pada masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan, apalagi pucuk pimpinan rumah sakit tersebut sampai sekarang ini masih belum definitive," beber Muhammad Suhaji.
Usai melakukan orasi di halaman kantor Bupati Aceh Tamiang, para pengunjuk rasa langsung bergerak ke kantor DPRK Aceh Tamiang, dan massa disambut oleh Ketua dan Wakil serta beberapa anggota dewan setempat.
Para pengunjuk rasa diberi kesempatan masuk untuk melakukan diskusi di ruang Badan Musyawarah (BANMUS) bersama ketua dan anggota legeslatif.
Dalam pertemuan dengan para pemuda, pihak legeslatif mengatakan akan segera memanggil pihak eksekutif untuk menindaklanjuti serta menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi saat ini.
"Kita akan memanggil bupati setelah alat kelengkapan dewan terbentuk nanti," demikian ungkapan Ketua DPRK Aceh Tamiang sementara, Suprianto, ST. [ZF]
