0 Pembatalan Lelang Pembangunan RKB SDN 44 Banda Aceh, Dinilai Ada Akal-akalan Panitia Tender - Lintas Atjeh

Search This Blog

Banyak Di Baca

IKUTI VIA EMAIL

PV

Pembatalan Lelang Pembangunan RKB SDN 44 Banda Aceh, Dinilai Ada Akal-akalan Panitia Tender

Share it:
BANDA ACEH - Tender lanjutan pembangunan ruang kelas SDN 44 Kota Banda Aceh kembali gagal untuk yang ke 4 kalinya. Pokja Pemilihan II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh dituding bekerja akal-akalan dan tidak profesional. 

Menurut Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), tidak pernah dalam sejarah tender di Indonesia, Pokja Pemilihan membatalkan lelang sampai 4 kali, baru kali ini kejadian tersebut terjadi di Kota Banda Aceh.

Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar mengatakan, Pokja Pemilihan sudah main main. Mereka tidak takut lagi pada hukum mungkin mereka beranggapan penegak hukum bisa "dibeli". 

"Berdasarkan kajian LPLA, modus Pokja menggagalkan lelang karena perusahaan yang diunggulkan tidak memenuhi syarat yaitu selalu kalah bersaing dari harga penawaran dengan perusahaan lain yang benar-benar serius ikut lelang," bebernya.

Menurutnya, sungguh sangat nyata keberpihakan Pokja. Hal tersebut sangat jelas terlihat dari persyaratan yang mengada-ngada, coba bayangkan pekerjaan membuat ruang kelas baru persyaratannya diminta sama dengan membangun gedung bertingkat. 

"Sangat tidak masuk akal mencari Perusahaan yang memenuhi syarat utk membangun ruangan kelas mesti tendernya diulang ulang sampai 4 kali tender dan masih juga gagal," ujar dia.

Dikatakannya, LPLA meminta serius memantau kinerja Pokja Pemilihan bukan pura-pura tidak tahu. Di luar berkembang isu paket yang ditenderkan pada Pemko Banda Aceh ini sudah diatur siapa pemenangnya dan isu tersebut ada benarnya. Buktinya sudah 4 kali gagal tender karena yang dijagokan kalah bersaing.

Dijelaskannya, LPLA menemukan puluhan paket pengadaan yang menyalahi prosedur yaitu Perlem LKPP nomor 9 Tahun 2018. Persyaratan lelang paket pengadaan diminta pengalaman 1 tahun terakhir tapi Pokja mempersyaratkan pengalaman 3 tahun terakhir, banyak lagi persyaratan diskriminatif yang seharusnya tidak perlu dipersyaratkan.

"APIP tidak pro aktif dan kami nilai tidak paham dengan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LPLA pernah melayangkan surat ke APIP tapi tidak pernah mendapat tanggapan serius," urai Nasruddin Bahar.

Dalam kasus tender pembangunan ruang kelas SD 44 ini, imbuh dia, sudah sepatutnya PA/KPA Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh mengambil langkah-langkah yang bijaksana sesuai aturan, apalagi persoalan pendidikan merupakan prioritas walikota berdasarkan visi dan misinya. 

"Jika dilakukan cepat waktu dirasakan masih cukup, maka PA harus menunjuk langsung perusahaan mana yang diberikan pekerjaan tanpa dilakukan lagi tender ulang. Pertanyaan besarnya, kepada siapa pekerjaan tersebut diberikan? Sedangkan peserta tender sudah mengeluarkan banyak biaya selama ini," pungkasnya.[*/Red]
Share it:

news

Post A Comment: