-->




Ketua DPR Aceh Sambut Positif Pembangunan PKS di Abdya

17 Oktober, 2019, 21.56 WIB Last Updated 2019-10-17T14:56:54Z
ABDYA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) yang dipimpin Syarifuddin alias Yoyong dan Hendra Fadli selaku pimpinan DPRK setempat beserta sejumlah anggota menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaludin,S.IP pada Kamis, (17/10/2019) di Ruang Ketua DPR Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Syarifuddin menyampaikan kepada Ketua DPRA perihal urgensi kehadiran pabrik kelapa sawit di Abdya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat yang saat ini benyak bergantung pada sektor perkebunan sawit. 

"Kehadiran kami pada hari ini selain bersilaturrahmi dengan Ketua DPR Aceh yang baru, sekaligus kami meminta dukungan kepada Ketua agar dikeluarkannya Surat Keputusan DPR Aceh tentang Rekomendasi pengalihan/pelepasan aset PKS Lhok Gayo Kepada Pemerintah Kabupaten Abdya," ungkap Wakil Ketua DPRK Abdya dari Partai Nanggroe Aceh itu dalam rilisnya yang diterima LintasAtjeh.com, Kamis (17/10/2019). 

Pada kesempatan itu, permohonan delegasi DPRK Abdya, mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPRA setiap inisiatif Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menguntungkan Daerah dan masyarakat. Demikian juga kata Dahlan Jamaluddin tentang kebutuhan pembangunan PKS di Abdya. 

Bila ada kendala, dengan duduk bersama tentu mudah bagi kita untuk menemukan solusinya dan jalan keluarnya. Sementara itu, terkait dengan Rekomendasi DPRA tentang persetujuan pelepasan aset Propinsi berupa Gedung PKS kepada Pemerintah Abdya, Dahlan berkomitmen segera setelah pelantikan Pimpinan defenitif DPR Aceh. 

"Rekomendasi itu bisa kita terbitkan berdasarkan Surat Permohonan pelepasan Aset dari Gubernur Aceh. Untuk itu Dahlan menyarankan agar Pemerintah Abdya bekomunikasi secara intens dengan Pemerintah Aceh," ujar Dahlan. 

Untuk diketahui sebutnya lagi, saat ini baru surat permohonan dari Bupati Abdya kepada Gubernur Aceh yang ditembuskan kepada Ketua DPR Aceh. Sementara Surat dari Gubernur Aceh belum diterima pihak DPR Aceh. 

"Ini mungkin hanya masalah teknis dan kelengkapan administrasi saja yang harus disempurnakan. Kami akan komunikasikan hal ini dengan Bupati, kerjasama semua pihak mempercepat pengalihan aset PKS menjadi milik Kabupaten Aceh Barat Daya bisa selesai pada tahun ini," kata Hendra Fadli menambahkan.[Adi S]
Komentar

Tampilkan

Terkini