JAKARTA - Keberadaan Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) mendapat sorotan dari Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli. Anggota Dewan dari Fraksi PKS, yang juga seorang budayawan Aceh ini menilai bahwa peran BPMA sangat strategis bagi pembangunan Aceh dan karenanya badan baru ini harus segera diperkuat dan didukung penuh untuk menjalankan fungsinya. Salah satu penguatan yang harus disegerakan adalah kepastian akan personal yang ditunjuk untuk memimpin Badan ini.
"Kepala BPMA perlu segera di definitifkan," ujar Rafli kepada wartawan, Jum'at (15/11/2019).
Ia berharap Plt. Gubernur Aceh bergerak cepat mengisi posisi kepala BPMA yang saat ini masih ad interim. Fungsi BPMA, jelas Rafli, untuk menjaga dan mengelola kekayaan migas Aceh perlu diisi figur yang punya kapasitas mumpuni, amanah dan punya loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan rakyat Aceh. Selain itu ia juga harus mampu bekerja sesuai ritme yang diharapkan Pemerintah Aceh. Untuk itu saya siap mendukung 100 persen kepentingan Aceh. Sebagai legislatif saya akan mengawal ketat hal ini.
"Kepala BPMA yang definitif jangan sampai diisi oleh orang yang berkarakter asal bapak senang (ABS) atau main dua kaki, apalagi yang berpotensi punya konflik of interest. Karena yang demikian kita khawatirkan bukan berjuang untuk rakyat Aceh dan tidak bisa menjadi regulator yang handal," paparnya penuh semangat.
Selain itu Rafli juga memberi pandangannya terkait rencana pengambil alihan pengelolaan Blok Migas Aceh oleh Pemerintah Aceh. "Saya kira dalam hal ini semua kita harus memiliki pandangan jernih. Jika Pemerintah Aceh memiliki keinginan untuk mengambil alih block migas milik Aceh, ya boleh dong. Asal bisa professional, dijalankan dengan benar dan bisa lebih baik. Tentu harus ada transfer knowledge yang melibatkan para expert. Butuh waktu, tapi kita memang harus mulai mengelola kekayaan sendiri dan itu harus dimulai sekarang, kalau tidak kapan lagi?" sambungnya.
Rafli masih melanjutkan tanggapannya dengan menghimbau semua kalangan untuk berfikir positif terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh. Tetap positif thinking sambil sama-sama kita kawal. Kerisauan kita adalah melihat banyak perdebatan tanpa cukup memahami substansi masalah yang diperdebatkan. Apalagi menyangkut masalah block NSB PHE yang sangat strategis bagi Aceh.
"Sama-sama kita perjuangkan hak rakyat Aceh. Milik Aceh seoptimal mungkin dimanfaatkan untuk Aceh. Inilah inti MoU Helsinki dimana Aceh dalam bingkai NKRI dengan segala kekhususannya, telah melahirkan BPMA," kata Rafli.
"Harkat martabat tinggi Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan daerah Aceh itu sendiri," tutup Rafli mengingatkan.[*/Red]
